SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak semua anggota DPRD setempat untuk terlibat langsung dalam dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang akan dilaksanakan di 6 eks Karesidenan mulai 31 Maret 2016.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Berlian, kemarin. Menurut Ganjar, aspirasi dewan bisa dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan yang di-join-kan ke sistem Musrenbang. ”Saya berharap betul anggota dewan yang punya aspirasi dimasukkan dalam list dan di-join-kan ke sistem Musrenbang, sehingga akan masuk ke e-government,” katanya. Dia juga berjanji menampilkan semua aspirasi tersebut.

Adapun tugasnya yaitu untuk menjelaskan kepada konstituen, mengapa aspirasi dewan tersebut dapat masuk menjadi prioritas, begitu pula sebaliknya. Ganjar mengingatkan pembangunan yang dilaksanakan tidak semuanya menjadi kewenangan pemprov .

Namun ada yang masuk coverage pemerintah pusat dan kabupaten/ kota. Karenanya, seluruh aspirasi yang masuk akan dicatat. Selain itu dalam koordinasi Musrenbang nanti diharapkan pelaksanaan pembangunan bisa berbagi, sesuai kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Nanti urusan yang gedhe-gedhe, saya setuju jadi urusan saya dan Pak Heru (Wagub),” katanya. Misalnya dalam pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan nasional, Ganjar akan mengoordinasikan ke pemerintah pusat.

Tapi untuk urusan pemerintah kabupaten, Ganjar minta kepada bupati untuk mengambil alih. ”Sebab kalau tidak, dewan nggak kuat mengurus pembangunan hingga yang kecil-kecil,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko menambahkan, meski sudah ada putusan anggaran, namun dewan masih melakukan reses. Hasil reses bisa masuk pada perencanaan tahun berikutnya. ”Artinya, pemprov tidak pernah keberatan jika hasil reses mendapat prioritas dan terkonfirmasi pada saat Musrenbang,” katanya. (ewb/ric/ce1)