TUNTANG-Pondok pesantren (Ponpes) berpotensi terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi. Sebab tidak jarang para koruptor memanfaatkan ponpes dijadikan tempat pencucian uang hasil korupsi dengan cara memberikan bantuan sosial.

“Banyak koruptor acapkali menggunakan ponpes sebagai tempat pencucian uang. Untuk itu, ponpes harus lebih selektif saat menerima sumbangan. Menerima sumbangannya tidak masalah, tapi yang jadi masalah dari mana asalnya,” tutur mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Busyro Muqqodas saat menjadi pembicara dalam halaqah dengan tema, Menyelamatkan Pesantren dan Nahdliyin dari Jebakan Korupsi di Ponpes Edi Mancoro, Gedangan, Tuntang, Kabupaten Semarang, Senin (28/3) kemarin.

Dalam acara tersebut dihadiri pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin Rembang, KH Mustofa Bisri; mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto; Direktur Dikyanmas KPK, Sujanarko; anggota Dewan Penasehat Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), KH Masdar F. Mas’udi; dan putri sulung Presiden ke-4 RI, Abdurahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Wahid.

Sementara itu, KH Mustofa Bisri, berpendapat bahwa kejahatan korupsi sudah meluas. Bahkan lingkungan pesantren juga menjadi sasaran. Menurutnya sangat sulit mengatasi jebakan korupsi di
lingkungan pesantren.

“Para kiai sifatnya khusnuzan (tidak suka menuduh), suka menerima tamu dan selalu baik. Sifat seperti itulah yang kerap dimanfaatkan oleh koruptor. Jadi para kiai dan pengurus pesantren harus selektif saat menerima bantuan sosial daripihak lain,” kata Gus Mus.

Sedangkan anggota Dewan Penasehat Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), KH Masdar F Mas’udi menambahkan, untuk mengantisipasi korupsi perlu membangun konsep yang merujuk pada nilai moral dan etika. (tyo/ida)