SEMARANG – Di Kota Semarang, ketersediaan fasilitas transportasi bagi penyandang disabilitas atau keterbatasan fisik hingga ini masih jauh dari perhatian. Baik sarana dan prasarana fisik jalan, trotoar pejalan kaki disabilitas, marka jalan, tempat parkir umum khusus disabilitas, serta alat pemberi isyarat berlalu lintas yang diberi tanda khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk SIM D. Sejauh ini, hal tersebut sama sekali belum diperhatikan.

“Pemerintah termasuk pemda, wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kelompok disabilitas. Kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas telah dijamin di dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ),” kata pakar transportasi dan Kepala Laboratorium Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang, Djoko Setijowarno, Senin (28/3).

Dikatakannya, penyandang disabilitas wajib diberikan kemudahan sarana dan prasarana fisik dan nonfisik serta kebutuhan informasi. Di dalam UU tersebut, terang Djoko, telah mengatur perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. “Bentuk perlakuan khusus tersebut berupa kemudahan sarana dan prasarana fisik atau non fisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan,” katanya. (amu/smu)