Verifikasi Jumlah PSK

692

SLAWI – Keseriusan Pemkab untuk mendukung program Kementerian Sosial menjadikan Indonesia Bebas Lokasi Prostitusi di tahun 2019 terus dilakukan. Setelah Pemkab berhasil menutup lokalisasi Karanggondang pada Juni 2015, kini upaya verifikasi jumlah PSK yang ada di lokasi prostitusi wilayah pantura terus dilakukan Dinsosnakertrans.

Kepala Dinsosnakertrans Eko Jati Suntoro mengaku dari pendataan terakhir yang dilakukan timnya, terjadi perubahan data di sejumlah titik lokalisasi. “Di Gang Sempit data terakhir tercatat 30 PSK (Pekerja Seks Komersial) kini menjadi 50 orang. Sementara di Peleman data terakhir ada 160 PSK dan hingga kini verifikasi terus berjalan untuk memastikan update jumlah terbaru. Dan di Wandan data akhir baru terdeteksi ada sekitar 60 orang. Total angka awal sementara baru 290 orang,” ujarnya.

Dari hasil penerjunan tim ke lokasi, pihaknya juga menerima masukan dari warga terkait munculnya titik-titik baru lokasi prostitusi. “Hal ini seperti yang terjadi di wilayah Dampyak Kecamatan Kramat. Ada sekitar 20 PSK yang mangkal di titik baru tersebut. Kami akan segera menggelar rakor bersama instansi terkait untuk menyikapi laporan tersebut,” tuturnya. Terkait taget Bupati Enthus Susmono yang ingin tahun 2017 wilayah Kabupaten Tegal bebas dari lokasi prostitusi, pihaknya mengaku kini tengah mematangkan konsep tersebut.

Dia mengaku untuk tahun ini, kawasan Gang Sempit diupayakan bisa ditutup sejalan dengan akan digunakannya aset tersebut oleh pemilik dalam hal ini bank swasta. “Bank tersebut akan memanfaatkan lahan itu, dan berupaya menyediakan pendanaan untuk penutupan lokalisasi Gang Sempit. Sementara dari APBD II belum siap. Pihak bank tersebut akan mengusulkan dari dana CSR nya untuk biaya penutupan dan pemberian pelatihan pada PSK serta modal bagi PSK sebelum meninggalkan lokasi tersebut,” cetusnya.

Selain mendapatkan jaminan hidup, 50 PSK juga akan diupayakan mendapatkan bantuan modal dari Kementerian Sosial dengan rincian jaminan hidup Rp 1,8 juta untuk tiga bulan dan bantuan modal sebesar Rp 3 juta ditambah biaya pemulangan ke tempat asal masing – masing Rp 300.000 untuk satu orang. (her/jpnn/ric)