Belum 30 Persen, Perempuan Harus Melek Politik

155

SEMARANG – DPRD Jateng mendorong agar kaum hawa bisa lebih melek politik. Pasalnya, 51 persen pemilih merupakan perempuan. Terlebih selama ini keterwakilan perempuan masih belum 30 persen sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif (Pileg) dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Rusman mengatakan bahwa pendidikan politik bagi perempuan sangat diperlukan. Dengan bekal politik yang memadai, potensi dalam diri perempuan bakal bisa lebih maksimal untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

”Perempuan sebagai tiang negara menunjukkan bahwa kedudukan perempuan sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi pendidikan politik sangat dibutuhkan,” katanya, kemarin.

Menurutnya, kontribusi kaum perempuan saat ini terhadap pembentukan konstitusi demokrasi belum maksimal karena kurangnya kemampuan mengartikulasikan masalah-masalah ke permukaan atau mendesakkan masalah, atau kepentingan kepada pengambil keputusan dan mengontrol pelaksanaannya. ”Perempuan memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Jadi mereka harus memiliki bekal yang banyak,” ujarnya.

Selama ini memang sudah ada keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR maupun DPRD. Tapi sayang, faktanya keterlibatan perempuan pada kancah legislatif masih kurang dari 30 persen. Pada 1992-1997 sebanyak 63 orang (12,5 persen), 1997-1999 yaitu 57 orang (11,5 persen), 1999-2004 yaitu 45 orang (9 persen), 2004-2009 yaitu 11 persen dan tahun 2009-2014 sebanyak 18 persen. ”Banyak dari perempuan masih memiliki masalah pada banyak aspek. Kesehatan reproduksi, pernikahan, perceraian dan kekerasan seksual dan rumah tangga adalah masalah yang perlu diperhatikan dan diatur dalam undang-undang,” tambahnya.

Politisi PKS ini menambahkan, perempuan harus menyadari bahwa mereka memiliki potensi baik kualitas maupun kuantitas. Penduduk dan pemilih perempuan lebih banyak daripada laki-laki. ”Selain itu perempuan harus selalu meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga menjadi pemilih yang cerdas dan bisa memengaruhi kebijakan berpihak pada perempuan itu sendiri,” pungkasnya. (fth/ida/ce1)