SEMARANG – Semua PTS (Perguruan Tinggi Swasta) dan PTN (Perguruan Tinggi Negeri) di Jawa Tengah dilarang membuka jurusan PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar). Hal itu dikatakan Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti, Patdono Suwignjo saat ditemui usai membuka rapat Kopertis di salah satu hotel di Semarang, Rabu (23/3).

”Tidak hanya di Jawa Tengah, namun di semua wilayah Jawa dan Bali dikenakan moratorium,” kata Patdono. Kebijakan moratorium tersebut dikarenakan saat ini jumlah lulusan PGSD tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Selain itu, populasi dan kebutuhan Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki Program Studi (Prodi) PGSD juga sudah memasuki titik jenuh. Bahkan dari beberapa PT yang memiliki prodi PGSD, saat ini ada yang sudah tidak memiliki mahasiswa lagi. ”Kebijakan moratorium hanya berlaku di daerah-daerah tertentu,” katanya. Artinya tidak semua wilayah di Indonesia terkena moratorium. Namun untuk pendidikan guru produktif seperti halnya untuk kebutuhan SMK, Matematika, Fisika, Bahasa Inggris masih diperkenankan untuk dibuka. ”Di Papua Barat, Maluku, NTT, yang daerah tersebut jumlah gurunya kurang untuk prodi PGSD masih kita buka,” katanya.

Tidak hanya prodi PGSD, namun prodi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan saat ini juga masih diberlakukan kebijakan moratorium. Kebijakan moratorium untuk Prodi Keperawatan dan Kebidanan juga tidak diberlakukan untuk semua wilayah. ”Tetapi kita masih menunggu data dari organisasi profesi bidan dan perawat daerah mana saja yang masih kurang sehingga itu masih dibuka,” ujarnya.

Meski dilakukan moratorium, namun untuk izin pengembangan prodi Kebidanan dan Keperawatan dari D3 menjadi D4 atau profesi masih diperbolehkan. Beberapa prodi lain, sudah jenuh untuk sementara waktu masih diberlakukan kebijakan moratorium.

”Moratorium dibuka jika situasi sudah berubah yaitu PT sudah berkurang, maka dibuka lagi,” katanya. Hal itu dilakukan untuk kepentingan perguruan tinggi. Jika terus diberikan izin untuk membuka prodi tersebut, akan berdampak pada persaingan yang tidak sehat.

Sementara itu, Koordinator Kopertis Wilayah VI Jateng, DYP Sugiharto, mengatakan saat ini prodi D3 Kebidanan dan Keperawatan sudah ditutup. ”Tetapi bisa jika mengajukan untuk pengembangan D4 maupun profesi,” katanya.

Terkait hal ini lanjutnya, semua PTS di Jateng perlu diberikan pemahaman. Adapun jika ijin Prodi D3 Kebidanan dan Keperawatan dikeluarkan dikhawatirkan akan berdampak ke PTS yang bersangkutan. (ewb/ric/ce1)