Jadikan Jaksa Sahabat Rakyat

210
SAMAKAN PEPSEPSI: Sosialisasi mekanisme kerja Tim Pengawal dan Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lantai 4 kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAMAKAN PEPSEPSI: Sosialisasi mekanisme kerja Tim Pengawal dan Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lantai 4 kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAMAKAN PEPSEPSI: Sosialisasi mekanisme kerja Tim Pengawal dan Pengamanan,  Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lantai 4 kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SAMAKAN PEPSEPSI: Sosialisasi mekanisme kerja Tim Pengawal dan Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lantai 4 kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Sedikitnya 200 pengawai kejaksaan setingkat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kasi Intelijen, Kasi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus), Kasi Datun se-Jawa Tengah mengikuti sosialisasi mekanisme kerja Tim Pengawal dan Pengamanan, Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di lantai 4 kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (23/3). Sosialisasi disampaikan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jateng, Sulijati; Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Jateng, Dr Mia Amiati, dan Asisten Intelijen Kejati Jateng, Yakob Hendrik P.

Hendrik menjelaskan, tujuan diadakan acara tersebut agar semua pegawai di wilayah Kejati Jateng mempunyai persepsi yang sama, dan mempunyai pokok dan fungsi sama sesuai mekanisme kerja. ”Dalam melaksanakan kebijakan TP4D, kita akan mendampingi semua aparat pemerintahan dari awal sampai akhir. Kita cegah korupsi dari aspek preventif sejak awal. Semua steakholder akan kita minimalkan terjadinya penyimpangan,” kata Hendrik.

Dia memastikan, institusi kejaksaan akan lebih didekatkan dengan masyarakat. Dengan begitu, ia berharap nantinya jaksa bisa menjadi sahabat rakyat. Sementara dalam proses pengajuan pengawalan ke TP4D, lanjut Hendrik, konsepnya SKPD yang mengajukan pendampingan akan diidentifikasi masalahnya terlebih dahulu, kemudian ditentukan arahnya untuk diberi pendampingan. ”Yang jelas, semua proyek akan kita dampingi. Indikasi temuan masalah pasti akan ditemukan. Tapi konsep kita adalah memperbaiki yang kurang dan mengembalikan yang menyimpang, karena semua temuan perkara tidak semata-mata harus ranah pidana,” ujarnya. (jks/aro/ce1)