PABELAN-Proses mediasi yang digelar kedua kalinya oleh Polres Semarang, Trans Marga Jateng (TMJ), dan Pemkab Semarang dengan warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Selasa (22/3) siang kemarin, kembali menemui jalan buntu. Warga merasa tidak puas dengan hasil mediasi, karena tuntutan ganti rugi fasilitas umum (fasum) tidak diluluskan. Sehingga warga Dusun Kalangan dan Dusun Tlogosari bersiap-siap mengajukan gugatan hukum.

“Kami tidak puas dengan hasil mediasi ini. Kami akan segera mengajukan gugatan hukum agar tuntutan kami ini dapat terakomodasi,” kata koordinator warga, Suparno.

Menurutnya, dua jalan makadam dan bangunan sendang air dibangun atas dasar swadaya warga. Tetapi tidak ada pembayaran ganti rugi atas pembanguan makadam dan sendang yang tergusur proyek jalan tol Semarang-Solo sesi III ruas Bawen-Salatiga. “Semestinya harus ada ganti rugi, karena dibangun dari swadaya warga,” kata Suparno.

Di lain pihak, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang, Sukaton Purtomo Priyatmo membeberkan bahwa pembayaran fasilitas umum di desa tersebut sudah selesai sejak Desember 2015. Sedangkan masalah dua jalan makadam status kepemilikannya Pemkab Semarang. Sehingga ganti ruginya diberikan kepada pemerintah melalui pembangunan jalan yang baru. Pun dengan bangunan sendang yang berdiri di atas tanah milik perorangan, ganti rugi sudah diberikan kepada pemiliknya.

“Ini sudah jelas bahwa proses ganti rugi sudah selesai sejak dulu. Tentunya warga tidak boleh menghalangi proyek ini. Jika warga masih tetap menghalangi, bisa dikenai sanksi pidana 10 tahun penjara. Mulai besok (Rabu (23/3) proyek harus sudah berjalan,” tandasnya.

Perlu diketahui proses mediasi kedua yang digelar di aula Kecamatan Pabelan dihadiri Kapolres Semarang, AKBP Latif Usman dan pejabat Muspika Kabupaten Semarang. Mediasi ini dilakukan menyusul berhentinya proyek jalan tol Semarang-Solo Sesi III di ruas Bawen-Salatiga akibat diblokade warga Dusun Kalang dan Desa Tlogosari. Warga memasang patok di area proyek sejak Januari lalu, karena menuntut pembayaran ganti rugi fasilitas umum seperti dua jalan makadam dan bangunan sendang air. Sedangkan Pemkab Semarang meyakini bahwa proses ganti rugi fasum sudah selesai sesuai ketentuan. (tyo/ida)