Biaya Prona Mahal, Warga Datangi Kades

516
UKUR TANAH : Kepala Desa Blimbing Wuluh saat melakukan pengukuran tanah sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) warga, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UKUR TANAH : Kepala Desa Blimbing Wuluh saat melakukan pengukuran tanah sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) warga, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UKUR TANAH : Kepala Desa Blimbing Wuluh saat melakukan pengukuran tanah sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) warga, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
UKUR TANAH : Kepala Desa Blimbing Wuluh saat melakukan pengukuran tanah sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) warga, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Warga Desa Blimbing Wuluh, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, penerima program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) mendatangi kantor Balai Desa Blimbing Wuluh, beberapa waktu lalu. Mereka mempertanyakan tarif Prona yang dianggap mahal, sebesar Rp 700 ribu tersebut.

Supardi, 47, warga Desa Blimbing Wuluh, penerima program Prona mengungkapkan bahwa dirinya tidak keberatan membayar Rp 700 ribu untuk pembuatan sertifikat Prona yang ada di desanya. Karena program Prona tersebut sangat membantu warga. Hanya saja, jumlahnya warga penerima Prona cukup banyak yakni 200 orang, tapi kenapa biayanya masih mahal sebesar Rp 700 ribu tanpa membedakan luas dan status warga. “Kami tidak keberatan hanya ingin tahu saja, Rp 700 ribu itu untuk apa saja,” telisik Supardi.

Sementara itu, Kepala Desa Blimbing Wuluh, Ahmad Wiso Pranoto, ketika di lokasi pengukuran tanah warga menjelaskan bahwa ada 200 warga desanya yang menerima program sertifikat Prona dengan biaya Rp 700 ribu per sertfikat. Namun penetapan biaya tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama.