Menurutnya selama ini DPD sering tidak bisa membuat keputusan di bidang legislasi dan anggaran. Sebab kewenangan DPD lemah, tidak sebesar DPR. Dengan kondisi tersebut, sejumlah usulan DPD yang dibawanya seperti renovasi Pasar Johar di Semarang dan normalisasi Kali Juwana di Pati kurang mendapat tanggapan.

Pengamat politik Undip Teguh Yuwono yang mengatakan banyak pihak menilai hubungan kerja DPD–DPR–Pemerintah belum menunjukkan relasi kenegaraan yang ideal. Sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan, jelas DPD berada dalam posisi less powerful body karena keterbatasan kewenangan.

Dia menambahkan amandemen UUD 1945 dipandang sebagai hal strategis untuk memperkuat DPD. Sebab berbagai upaya non amandemen yang dilakukan selama ini tidak efektif dan tidak berjalan maksimal. ”Solusi yang tepat adalah amandemen pasal-pasal yang masih menempatkan DPD dalam posisi lemah. Yaitu pasal 20 dan 22 D,” paparnya. (ric/ce1)