Bambang Sadono (Istimewa)
Bambang Sadono (Istimewa)
Bambang Sadono (Istimewa)
Bambang Sadono (Istimewa)

SEMARANG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) terus berjuang agar kewenangannya diperkuat. Usulan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pemberlakuan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diharapkan sekaligus menjadi momen penguatan DPD.

Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Bambang Sadono dari sejumlah diskusi yang digelar, kesimpulan akhir yang didapat adalah penguatan DPD harus melalui amandemen UUD 1945. ”Ini merupakan usulan dari tokoh-tokoh daerah. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan,” ujarnya dalam Diskusi Publik ”Penguatan DPD RI Melalui Amandemen UUD 1945” yang digelar di Kaligawe, Selasa (22/3).

Dia menambahkan hampir seluruh elemen sudah setuju dengan pemberlakuan kembali GBHN. Selain itu penguatan kembali MPR RI juga sedang digaungkan. Dia berharap momen tersebut juga digunakan untuk menguatkan DPD. ”Kami berharap untuk nitip DPD ini dicangking (dibawa),” tandasnya.