Pencairan Ganti Rugi Tol Molor

Anggaran dari Kementrian PUPR

272

PEKALONGAN-Pencairan ganti rugi atas tanah milik warga terdampak proyek tol Pemalang-Batang, yang targetnya diberikan akhir Februari hingga saat ini belum diserahterimakan. Anggaran ganti rugi yang bersumber dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera), belum diterima oleh BPN sebagai panitia pembebasan tanah.

Ketua P2T Kota Pekalongan, Heri Sulistyo menyatakan, belum ada informasi dari pemerintah pusat mengenai pencairan dana ganti rugi. Padahal, seluruh warga sudah sepakat untuk melepas tanah sesuai harga yang ditetapkan appraisal. “Kami sudah memintakan sejak pertengahan Februari. Tapi sampai saat ini belum ada informasi pencairan,” tutur Heri, Senin (21/3) kemarin.

Padahal, sambung Heri, menurut kalkulasinya jika pengajuan pencairan dilakukan pertengahan Februari, maka pada akhir Februari dana gati rugi sudah dapat dibayarkan. Namun menurut Heri, keterlambatan pembayaran tidak hanya terjadi di Kota Pekalongan, namun juga di sejumlah wilayah lain. “Yang sudah mengajukan dan siap bayar ada di Kabupaten dan Kota Pekalongan, serta Pemalang,” tambah dia.

Menurut data P2T, ada sebanyak 39 bidang yang sudah diajukan untuk mendapatkan ganti rugi, termasuk empat bidang tanah milik Pemkot Pekalongan dan fasilitas umum. Ganti rugi untuk 39 bidang tanah tersebut terhitung sebesar Rp16.777.967.713. Sebelumnya, P2T telah membayarkan ganti rugi terhadap 16 bidang tanah milik warga. Tahap pertama dibayarkan untuk tiga bidang tanah sebesar Rp1,611 miliar kemudian tahap kedua dilakukan pembayaran untuk 13 warga yang sepakat sebesar Rp4,447 miliar.

Dikatakan Heri, sejatinya proses pembebasan lahan tol di Kota Pekalongan sudah tuntas. Seluruh warga sudah sepakat atas nilai ganti rugi yang ditetapkan appraisal. Sementara empat bidang tanah milik Pemkot Pekalongan dan fasilitas umum, juga tinggal menunggu proses administrasi.

“Kalau tanah atau aset milik Pemda itu kan sudah pasti, tinggal proses saja. Harganya juga sama, karena yang dihitung bukan milik siapa, tapi tanahnya. Jadi diharga sama dan diganti juga dalam bentuk uang,” kata Heri lagi.