SEMARANG – Kesan praktik pungutan liar (pungli) yang masih lekat dalam setiap layanan di kepolisian terus dicegah. Salah satunya dengan mengubah pola sistem layanan berbasis online untuk meminimalisir pertemuan langsung dengan petugas. Sebab layanan sistem pertemuan langsung rawan disalahgunakan dengan transaksi pungli.

Setelah sebelumnya menggarap sistem layanan Surat Izin Mengemudi (SIM), kali ini digarap layanan pembuatan dan perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) secara online.

Seperti halnya perpanjangan SIM, dengan menggunakan sistem online, pemohon SKCK cukup diminta membuka situs di internet, yakni skck.jateng.polri.go.id. Namun demikian, sementara ini hanya untuk layanan perpanjangan. Sedangkan untuk pemohon yang baru kali pertama mendaftar, tetap harus datang di polres setempat guna melampirkan berkas dan dokumen persyaratan. ”Pemohon SKCK bisa mengakses di situs tersebut. Nanti pemohon akan diarahkan untuk mengikuti petunjuk dan langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan bukti berupa nomor registrasi,” kata AKPB Agung Aris mewakili Kabid Humas Polda Jateng, saat melakukan sosialisasi di Mapolda Jateng, Jumat (18/3).

Di beberapa wilayah Kepolisian Resor di Jawa Tengah, lanjut Agung, telah menerapkan sistem delivery. Sehingga masyarakat atau pemohon SKCK tinggal menunggu di tempat tinggal masing-masing tanpa harus datang ke Polres setempat. Beberapa wilayah di Jawa Tengah yang telah menerapkan sistem ini di antaranya Polda Jateng, Polrestabes Semarang, Polresta Surakartra, Polres Semarang, Polres Boyolali, Polres Klaten, Polres Karanganyar, Polres Pati, Polres Kudus dan Polres Banyumas serta Polres Salatiga. ”Penerapan sistem online sudah dilaksanakan mulai tahun lalu. Namun dari 35 Polres di Jateng, belum sepenuhnya melakukan penerapan sistem online. Seperti SIM online itu kan belum keseluruhan. Tapi nantinya akan memberlakukan sistem yang sama,” katanya.

Dikatakannya, sistem delivery ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki alokasi waktu pengiriman satu hingga tiga hari. ”Setiap wilayah kan memiliki goegrafis berbeda. Tergantung jarak tempuh, bisa satu sampai tiga hari,” katanya.

Sejauh ini, pihaknya masih terus melakukan sosialisasi dan pembenahan. Penerapan sistem online merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. ”Dengan menggunakan sistem online seperti ini, kami berharap dapat mengantisipasi adanya praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh polri. Sejauh ini cukup efektif,” katanya. (amu/zal/ce1)