DEMAK- Pengisian jabatan di pemerintahan ke depan dilakukan dengan seleksi terbuka (open system). Karena itu, mengisi jabatan kosong tidak lagi secara tertutup atau berdasar suka atau tidak suka (like and dislike). Demikian mengemuka dalam sosialiasi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Pemkab Demak yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di ruang Bina Praja, kemarin.

Sosialiasi yang mendatangkan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto tersebut dihadiri Wabup Harwanto, Sekda dr Singgih Setyono MMR, serta pejabat teras di lingkungan Pemkab Demak.

Prof Prijono menegaskan, dengan terbitnya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sispil negara (ASN), maka sistem pengisian pejabat prinsip dasar yang digunakan adalah sistem merit. Yakni, sistem yang bertumpu pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja (3 K). Sistem tersebut diberlakukan sebagai bagian dari terwujudnya reformasi birokrasi. Yaitu, reformasi secara kelembagaan dan PNS yang ada di dalamnya.

“Kita harus tahu, bahwa efisiensi birokrasi di Indonesia ternyata masih kalah dengan Vietnam. Kita tentu masih ingat istilah kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah. Selain itu, birokrasi kita tingkat korupsinya masih lumayan. Kondisi ini membuat kompetisi negara lemah. Jauh dibandingkan Singapura maupun Thailand,”katanya.

Menurutnya, jumlah PNS di Indonesia sekitar 4,3 juta orang sama dengan jumlah penduduk Singapura. “PNS itu sebetulnya singkatan dari profesional, netral dan sejahtera. Celakanya, PNS kita belum profesional. Kalau netral mungkin iya dan kesejahteraan masih jauh,”ujarnya.

Kepala BKD Pemkab Demak, Windu Sunardi, memaparkan, sekarang ini jumlah PNS di Demak sebanyak 8.437 orang. Terdiri atas 4.265 laki-laki dan 4.172 perempuan. PNS golongan IV mencapai 3.399, golongan III ada 3.373, golongan II ada 1.494 dan golongan I ada 175 orang. Sedangkan 238 telah purna tugas. Dilihat dari formasi jabatan ada 809 formasi. Dari formasi itu yang terisi sebanyak 779 formasi, dan masih kosong hingga sekarang mencapai 30 formasi.

Wabup Harwanto mengatakan, pengisian jabatan struktural hendaknya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. “ Benahi sistem birokrasi dan berikan pelayanan lebih baik lagi. Kerja profesional dan berorientasi jangka panjang, efektif, efisien dan terukur,”katanya.(hib/aro)