Pedagang Curhat ke Bupati

313

SLAWI – Ratusan pedagang pasar se Kabupaten Tegal mencurahkan isi hatinya (curhat) ke Bupati Tegal Enthus Susmono terkait kondisi pasar saat ini. Curhat itu disampaikan saat Bupati menemui para pedagang di Pasar Trayeman Slawi, Kamis (17/3). Selain mengeluh tentang harga sewa kios dan los yang naik, para pedagang juga mengeluh tentang penarikan retribusi tanpa karcis.

“Saya setiap hari dimintai uang retribusi oleh petugas pasar, tapi saya tidak diberi karcis,” tutur Teguh, salah satu pedagang di Pasar Jatilaba. Selain Teguh, salah satu pedagang di Pasar Pepedan, Marno, juga curhat ke Bupati. Dia menuturkan, ketika Dinas Koperasi, UKM dan Pasar menarik uang untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 60 ribu kepada pedagang, pihaknya tidak diberi kuitansi.

Begitu pula dengan Srihastuti, pedagang Pasar Kedungsukun. Dia berharap penarikan retribusi tidak dua kali (double). Misalnya, selama ini pihaknya sudah membayar bulanan atau tahunan, tapi setiap hari masih dipungut retribusi. “Pungutan itu juga tidak ada karcisnya,” keluhnya.

Sementara, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Tegal Imam Wahyudi yang mewakili para pedagang mengatakan, Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kenaikan tarif sewa kios harus dikaji ulang lantaran isinya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) tentang sewa kios.

“Kalau Perbup mengatur soal retribusi, seharusnya rumus hitungan-hitungan yang jadi acuan adalah retribusi. Bukan sewa. Jadi tidak nyambung. Makanya harus direvisi,” ujar Imam. Terkait target PAD yang menjadi salah satu alasan kenaikan tarif sewa kios, Imam meminta pemkab tidak hanya membebankan retribusi dari para pedagang saja. “PAD dari pasar kan ada dari parkir, WC dan lain-lain. Tidak semua dibebankan ke pedagang tradisional,” tandasnya.

Bupati Tegal Enthus Susmono menegaskan, jika ada oknum petugas yang meminta retribusi tanpa karcis, segera laporkan ke Bupati. Pihaknya bakal menindak tegas bagi oknum yang melakukan pungutan liar. “Kalau tidak ada karcis, pedagang jangan mau. Pedagang harus pandai dan berani menanyakan itu ke petugas,” kata Enthus.

Sementara, untuk besaran tarif sewa kios dan los, menurut Bupati, secepatnya bisa diubah. Perubahan atau revisi tidak butuh waktu lama. Asalkan, DPRD juga bersedia mengubah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar tradisional. “Komisi II kemarin sudah mau mengakomodir. Berapa persen penurunanya nanti dirembug dengan pedagang,” kata Enthus di hadapan pedagang. (yer/jpnn/ric)