Dia khawatir, jika siswa tidak dibekali materi IT yang memadai, ke depan Indonesia akan semakin ketinggalan dalam urusan perkembangan teknologi. Memang, pihaknya mengakui, anak kecil zaman sekarang sudah jago internetan dan mengoperasikan gadget, namun itu bukan termasuk dalam penerapan TIK yang benar. ”Kenyataannya, tidak bisa dikategorikan TIK. Komputer adalah ilmu yang harus dipelajari. Semoga penghapusan mata pelajaran TIK dibatalkan,” tegasnya.

Aprianto, mantan pegawai Kepala Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Boyolali juga mengeluhkan mengenai peningkatan mutu pendidikan. Baginya, seabrek anggaran untuk mengakreditasi sekolah dianggap sekadar pepesan kosong. Selain menguras anggaran pemerintah untuk pengembangan pendidikan, pihak sekolah pun perlu biaya yang tidak sedikit.

”Akreditasi sekolah agaknya belum tepat dan kurang efektif. Sekolah yang telah diakreditasi, tidak mengalami peningkatan mutu. Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk mendongkrak mutu guru dengan pendidikan peningkatan jabatan,” paparnya.

Dia juga mengkhawatirkan mengenai regulasi baru terkait sertifikasi guru. Menurutnya, jumlah tunjangan guru yang telah tersertifikasi akan ditentukan berdasarkan jumlah murid per kelas. ”Apa nanti tidak malah jadi rebutan ingin mengajar di sekolah yang punya banyak siswa,” katanya.

Aspirasi senada juga disampaikan Jaswandi, salah satu guru honorer di salah satu SMK di bilangan Boyolali. Dia merasa, guru honorer seperti kaum dhuafa di ranah pendidikan. Sebab, gap atau jarak antara guru honorer dan PNS terpaut cukup jauh. ”Di tempat saya, guru honorer mendapat Rp 30 ribu per jam pelajaran. Kalau yang di SMP dan SD malah Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. Ini jelas sangat jauh dari guru PNS,” keluhnya.

Bukan hanya itu, guru honorer pun tidak memiliki posisi yang kuat. Jika ada guru PNS yang masuk, praktis guru honorer atau tidak tetap, langsung ditendang tanpa babibu. ”Semoga ke depan ada regulasi yang mengatur hal ini agar nasib guru honorer tidak terlalu tragis,” harapnya.

Menanggapi keluhan dunia pendidikan tersebut, SBY mengaku akan mencatatnya dan akan disampaikan ke pemerintahan sekarang. Dia juga mengingatkan anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang hadir untuk ikut menyerap aspirasi tersebut. ”Yang jelas, keputusan kurikulum itu pasti telah melewati banyak pertimbangan. Disesuaikan dari masa ke masa. Pasti ada alasannya mengapa TIK harus dihilangkan dari kurikulum,” ucapnya menanggapi pertanyaan mengenai penghapusan TIK.