DISKUSI PUBLIK: Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori saat membuka diskusi ”Mengukur Komitmen Pemprov Jateng terhadap Pendidikan Agama” yang digagas FPKB DPRD Jateng bersama KDW Jateng di Ruang Banggar DPRD Jateng, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI PUBLIK: Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori saat membuka diskusi ”Mengukur Komitmen Pemprov Jateng terhadap Pendidikan Agama” yang digagas FPKB DPRD Jateng bersama KDW Jateng di Ruang Banggar DPRD Jateng, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI PUBLIK: Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori saat membuka diskusi ”Mengukur Komitmen Pemprov Jateng terhadap Pendidikan Agama” yang digagas FPKB DPRD Jateng bersama KDW Jateng di Ruang Banggar DPRD Jateng, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISKUSI PUBLIK: Ketua DPW PKB Jateng, Yusuf Chudlori saat membuka diskusi ”Mengukur Komitmen Pemprov Jateng terhadap Pendidikan Agama” yang digagas FPKB DPRD Jateng bersama KDW Jateng di Ruang Banggar DPRD Jateng, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih belum memberikan perhatian kepada pendidikan keagamaan. Selain belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang keagamaan, juga belum ada keberpihakan anggaran terhadap pendidikan keagamaan Islam.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Pengurus Pusat (PP) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), KH Ghaffar Rozin Rozin dalam diskusi publik ”Mengukur Komitmen Pemprov Jateng terhadap Pendidikan Agama” yang digagas FPKB DPRD Jateng bersama Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Jateng di Ruang Banggar DPRD Jateng, Senin (14/3) kemarin.

Menurutnya, kondisi tersebut diperparah dengan adanya kebijakan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penerima hibah dan bantuan sosial (bansos) harus memiliki badan hukum di Kemenkum-HAM.

Akibatnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan pesantren yang selama ini terbantu dengan hibah dan bansos, menjadi kesulitan. Pendanaannya kembali mengandalkan swadaya dari yayasan dan masyarakat sendiri. Padahal di Jawa Tengah saat ini terdapat 10.084 Madrasah Diniyah (Madin) serta 4.440 Pesantren di Jawa Tengah harus kembali mengandalkan swadaya dari yayasan dan masyarakat sendiri.

”Selain anggaran terbatas, kebijakan Sekolah Lima Hari yang digagas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat berimbas terhadap keberadaan pendidikan keagamaan secara langsung. Kondisi ini berbeda dengan Jawa Timur yang benar-benar memperhatikan pendidikan keagamaan,” tandasnya.

Menurutnya, di Jawa Timur Pemprov Jawa Timur yang sudah memiliki Perda Pendidikan Keagamaan yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. Atas kebijakan tersebut, menunjukkan Pemprov Jawa Timur memberikan perhatian terhadap pendidikan keagamaan. ”Bahkan sudah ada aturan yang jelas dari Gubernur Jawa Timur, seluruh guru di madrasah diniyah mendapatkan beasiswa S1. Ini membuktikan, jika Jawa Timur benar-benar peduli dengan pendidikan keagamaan,” ujarnya.

Situasi memprihatinkan tak hanya di Jawa Tengah, tapi secara nasional belum ada keberpihakan anggaran dan perhatian dibandingkan dengan pendidikan formal. Terbukti, alokasi anggaran untuk pendidikan keagamaan yang meliputi pendidikan madrasah, diniyah dan pesantren secara nasional sangat minim. Bahkan, anggaran pendidikan diniyah di Kemenag RI pada 2015 secara nasional sebesar Rp 1,1 triliun, namun pada 2016 ini menurun drastis hanya Rp 771 miliar.

”Ini alokasi untuk seluruh Indonesia digunakan untuk mengurusi hampir 800 ribu madrasah diniyah di seluruh Indonesia. Sungguh dana tersebut sangatlah sedikit. Sangat bertolak belakang dengan anggaran pendidikan umum yang mencapai Rp 400 triliun lebih,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua FPKB DPR RI, KH Manan Imanualhaq mengatakan bahwa semestinya pendidikan keagamaan mendapatkan porsi anggaran yang cukup. Karena pada dasarnya pendidikan keagamaan dan pesantren merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional. ”Sudah ada aturan jika alokasi untuk pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Mestinya ini juga berlaku untuk pendidikan keagamaan,” katanya.

Sebenanya sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kementerian Agama merespons dengan menerbitkan peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam dan PMA nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.

”Meski begitu masih sulit dalam mengalokasikan khusus untuk pendidikan keagamaan. Ini tugas dari DPRD Jateng maupun kabupaten/kota, terutama dari PKB. Bagaimana mampu melahirkan raperda tentang pendidikan agama agar bisa memiliki payung hukum,” harapnya.

Menurutnya di Kabupaten Bogor sudah memiliki perda nomor 2 tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah. ”Jawa Tengah juga harus punya agar pendidikan agama bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Baik dari segi anggaran atau lainnya,” tambahnya. (fth/ida/ce1)