UNGARAN-Bantuan hibah untuk pemerintah desa di Kabupaten Semarang saat ini hanya bisa diakses oleh pihak tertentu. Terutama kepala desa yang memiliki kedekatan dengan sebagian anggota dewan.
Hal itu ditegaskan Kepala Desa Kalisidi Ungaran Barat, Dimas Prayitno saat ditemui pada reses Fraksi PKS DPRD Jateng di Tuntang mengatakan, dana hibah bisa turun kepada kepala desa yang memiliki kedekatan dengan legislatif. “Jadi yang dibantu kebanyakan yang memiliki akses kesana,” katanya, Minggu (6/3) kemarin.

Karena itulah, banyak desa yang lebih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Terutama desa-desa yang di daerah terpencil.

Dijelaskan Dimas, bantuan keuangan dari Pemprov Jateng sebenarnya sudah dikucurkan, namun besarannya berubah-ubah dan tidak sesuai dengan informasi yang diterima dari kecamatan. “Cukup membingungkan kami, karena informasi yang kami terima dari kecamatan setiap desa mendapatkan bantuan Rp 200 juta untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pada Desember 2015 ternyata hal itu dicabut,” katanya.

Padahal pihaknya sudah menyusun proposal anggaran sesuai dengan informasi sebelumnya. Karena pencabutan tersebut, pengeprasan anggaran pembangunan infrastruktur dasar harus diubah pada proposal pengajuan. “Sehingga kami harus mengajukan ulang. Padahal sebelumnya sudah kami susun di pra musrenbang dan ternyata tidak jadi,” katanya.