SEMARANG – Upaya menciptakan hujan buatan di Jawa Tengah terkendala status darurat banjir. Darurat banjir yang diterapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tersebut berlaku hingga akhir Maret ini. Hujan buatan tersebut diperlukan karena volume air di sejumlah waduk belum mencukupi.

Jika persediaan air di waduk kurang, provinsi ini terancam kekeringan pada musim kemarau nanti. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Jawa Tengah Prasetyo Budhie Yuwono memperkirakan hujan buatan belum bisa dilakukan segera. Sebab saat ini ada status darurat banjir. Status tersebut dikeluarkan karena curah hujan masih tinggi. ”Akan dikaji dulu perkembangan cuacanya,” katanya. Menurutnya, jika hujan buatan dilakukan saat curah hujan tinggi, banjir dikhawatirkan semakin parah.

Dia menambahkan usulan hujan buatan di Jawa Tengah saat ini sedang dibahas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU–Pera). Pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebab dana untuk menciptakan hujan buatan ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Jika usulan tersebut disetujui, pihak terkait akan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) guna menentukan waktu yang tepat. Puncak musim hujan tahun ini diperkirakan terjadi pada Februari lalu.

Dikatakannya saat ini volume air di sejumlah waduk di Jawa Tengah masih berkisar 55 persen. Jumlah tersebut sama dengan 840 juta m3 dari kapasitas 1,82 juta m3. Jumlah tersebut masih jauh dari cukup. Sebab idealnya pada akhir Januari volume air di waduk mencapai 70 persen dan akhir Maret sudah 90 persen. ”April harusnya waduk sudah penuh sehingga Jawa Tengah tidak kekurangan air saat memasuki musim tanam,” paparnya.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Samirun tidak mempermasalahkan jika hujan buatan menggunakan dana APBN. Sebab jika tidak, akan membebani APBD karena biayanya cukup tinggi. ”Di samping itu, titik-titik hujan buatan harus tepat. Jangan sampai malah menyebabkan banjir,” ungkapnya. (ric/ce1)