Klaim Pupuk Bersubsidi Mencukupi

320

UNGARAN-Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan (Distanhutbun) Kabupaten Semarang memperkirakan tidak ada petani yang kekurangan pupuk bersubsidi selama tahun 2016. Pasalnya, jajaran pemerintah telah melakukan survei kebutuhan dan merinci Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk dari kelompok tani di Kabupaten Semarang.

Kepala Distanhutbun Kabupaten Semarang, Urip Triyogo mengatakan selama tahun 2016 ini pemerintah akan membagikan pupuk bersubsidi total sekitar 25 ribu ton. Terdiri atas Urea 14 ribu ton, SP36 2300 ton, ZA 3400 ton, dan NPK 6 ribu ton. “Jumlah keseluruhan ini berdasarkan RDKK kebutuhan dari kelompok tani di Kabupaten Semarang,” ujar Urip, Selasa (4/3) kemarin.

Pembagian pupuk dikeluarkan ini berdasarkan permintaan kelompok tani. Karena kebutuhan pupuk tergantung dari musim tanam. Selain itu, pemerintah juga telah memperkirakan penjadwalan pengiriman pupuk. Agar sirkulasi distribusi pupuk dapat tepat sasaran, saat petani membutuhkan pupuk dan tidak sampai terlambat pengiriman.

Untuk membedakan pupuk subsidi dan non subsidi pun pemerintah akan membedakan warna dari pupuk subsidi ini. Seperti pupuk urea subsidi berwarna merah muda, sementara pupuk urea non subsidi berwarna putih.

Seluruh pupuk subsidi ini akan dibagikan kepada beragam bidang pertanian, di antaranya untuk tanamanan pangan, hortikultura, perkebunan, tanaman peternakan dan perikanan.

“Kalau peternakan untuk meningkatkan pertumbuhan rumput pakan ternak, sementara untuk perikanan untuk meningkatkan pertumbuhan planton dalam kolam sebelum di sebar benih,” katanya.

Distribusi pupuk bersubsidi ini juga diawasi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang berada di bawah Bidang Perekonomian Sekda Kabupaten Semarang. Setiap bulannya melakukan pengawasan lapangan dan melakukan pengawasan insidentil. “Selain itu, akan turun saat ada laporan daerah langka pupuk bersubsi,” ujarnya.

Kasi Padi dan Palawija, Utomo Gunarto menyatakan kelangkaan pupuk bersubsidi biasanya dikarenakan distribusi yang tidak tepat waktu. Untuk menghindari kelangkaan, mestinya kelompok tani dapat mengajukan pupuk yang diperlukan, sehingga saat pupuk dibutuhkan petani sudah mendapatkan pupuk subsidi.

“Maka kelompok tani harus mengatur kapan pupuk diajukan dan kapan dipergunakan. Jangan sampai tanaman membutuhkan, tapi petani baru mengajukan pengiriman pupuk,” ujarnya. (ewb/ida)