SEMARANG – Setidaknya ada 3.062 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah ini bisa saja bertambah, mengingat itu hanya data yang masuk ke Dinas Sosial Provinsi Jateng. Sebab, banyak PSK yang beroperasi terselubung seperti di karaoke atau panti pijat dan prostitusi online.

Kota Semarang menempati posisi puncak dengan jumlah PSK sebanyak 773 orang. Kemudian disusul Kabupaten Blora sebanyak 450 orang; Temanggung ada 402 orang serta Banyumas sebanyak 217 orang. ”Data para PSK ini yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Jadi kalau jumlah semua mungkin lebih banyak, karena ada yang tidak terdata,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Rudi Apriyantono, kemarin.

Untuk mengetahui jumlah pastinya memang tidak mudah, karena tidak semua PSK mau untuk didata. Entah karena malu atau memang profesi yang digelutinya dilakukan terselubung seperti dengan modus karaoke ataupun panti pijat. Selain itu, kemajuan teknologi sekarang kerap dimanfaatkan PSK untuk beroperasi membuat Dinsos kurang bisa menjangkaunya. ”Sekarang banyak prostitusi online, ini yang terselubung dan sulit untuk dideteksi,” ujarnya.

Pihaknya selama ini hanya menerima para PSK untuk direhabilitasi. Sementara yang berwenang untuk menertibkan adalah Polri maupun Satpol PP. Pemprov Jateng menggunakan dua cara untuk merehabilitasi para PSK yang sudah ditertibkan. Yakni pemberian skill atau keahlian serta direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Umum di Surakarta.

Pembekalan skill diberikan kepada para PSK yang sudah didata dan direhab. ”Selain pembekalan keahlian, kami juga memberikan permodalan bagi mereka (PSK) agar tidak kembali ke lokalisasi,” tambah Kabid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Yusadar Armunanto.

Pemprov mengaku tidak tinggal diam untuk mengentaskan PSK. Tapi berbagai langkah, tidak semuanya bisa mengubah. Karena selain faktor kemiskinan, banyak PSK yang betah karena mengaku cara itu lebih mudah untuk mendapatkan uang. ”Selain itu faktor mental mereka yang sulit untuk diubah. Jadi butuh waktu yang tidak singkat,” tambahnya.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Farida Rahmah mengatakan, untuk menertibkan PSK tidak mudah. Harus ada solusi konkret, terutama bagaimana mereka setelah ditertibkan. ”Harus diberikan skill yang mumpuni, agar mereka tidak kembali ke lokalisasi. Karena rara-rata mereka karena faktor ekonomi dan kemiskinan,” katanya. (fth/ric/ce1)