DIDEADLINE: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kaliwungu Kendal yang masih menyisakan pembebasan lahan kurang lebih 1.500 hektare. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIDEADLINE: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kaliwungu Kendal yang masih menyisakan pembebasan lahan kurang lebih 1.500 hektare. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIDEADLINE: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kaliwungu Kendal yang masih menyisakan pembebasan lahan kurang lebih 1.500 hektare. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIDEADLINE: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, Kaliwungu Kendal yang masih menyisakan pembebasan lahan kurang lebih 1.500 hektare. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Bupati Kendal Mirna Annisa akan men-deadline PT Kawasan Industri Kendal (KIK) dalam menyelesaikan pembebasan lahan di pesisir Kaliwungu yang terkena pembangunan kawasan industri. Hal itu dilakukan agar warga tidak terkatung-katung nasibnya karena menunggu kapan tanahnya dibeli oleh PT KIK.

Mirna mengatakan, jika sebelumnya PT KIK sudah mengantongi izin prinsip lahan seluas 2.200 hektare. Namun sejak 2013 hingga sekarang, PT KIK belum mampu membebaskan seluruh lahan warga kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri. KIK baru mampu membebaskan lahan seluas kurang lebih 700 hektare.

“Ini artinya, PT KIK membuat warga yang memiliki lahan terkatung-katung posisinya. Sebab mau tidak mau, warga harus menjualnya kepada PT KIK dengan ditetapkannya kawasan tersebut sebagai kawasan industri oleh pemerintah pusat,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (3/3).