Dewan Pertanyakan soal Anggaran Ujian Pj Kades

379
H Fahrudin Bisri Slamet
H Fahrudin Bisri Slamet
H Fahrudin Bisri Slamet
H Fahrudin Bisri Slamet
DEMAK-DPRD Demak mempertanyakan soal anggaran pelaksanaan ujian atau fit and proper test bagi calon Pj kepala desa (kades). Ini karena untuk ujian tersebut diduga belum dianggarkan dalam APBD. Wakil Ketua DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi masalah tersebut ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

“Kita sudah kroscek ke DPKKD. Karena belum dianggarkan, maka tidak boleh ada penggunaan anggaran yang belum dianggarkan,” ujar dia, kemarin.

Sebetulnya, kata dia, DPRD telah meminta agar ujian Pj kades ditunda dulu. Sebab, perlu ada perbaikan prosedur sesuai peraturan yang ada. “Kita di DPRD ini menjalankan fungsi pengawasan. Dan, kita sudah mengingatkan sebelumnya soal tidak adanya anggaran untuk ujian calon Pj kades itu,”jelasnya.

Slamet menambahkan, pada prinsipnya DPRD setuju dengan pengisian Pj kades. Sebab, itu hak prerogatif bupati. Namun, kata dia, semua itu harus dilakukan sesuai aturan serta tidak harus dengan fit and proper test. “Karena belum dianggarkan, maka jangan sampai melanggar PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,”ujarnya.

Sebelumnya, Kabag Hukum Setda Pemkab Demak, Rodhodin SH mengatakan, anggaran ujian Pj kades dialokasikan di Bagian Pemerintahan Umum. Yakni, sekitar Rp 50 juta. Sedangkan, ujian Pj kades dilakukan pada Rabu (2/3) di Undip, Semarang. “Untuk tes Pj kades jalan terus,”katanya. Dalam ujian tersebut, ada 116 peserta. Sedangkan, persyaratan lain untuk mengisi Pj kades juga sesuai dengan SE Bupati. Seperti diketahui, ada 50 desa yang akan diisi Pj kades. Ini setelah masa jabatan kades habis pada 10 Desember 2015 lalu. (hib/ap)