UNGARAN–DPRD Kabupaten Semarang meminta gelaran pekan olahraga pelajar daerah (Popda) setempat bisa berlangsung netral, terbebas dari pengaruh konflik internal organisasi olahraga (cabor).

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto mengatakan pelajar yang punya kemampuan dan prestasi di bidang olahraga diberi kesempatan sama untuk berkompetisi di ajang yang digelar oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tersebut.

“Popda adalah ajang mencari bibit-bibit unggul atlet pelajar yang digelar oleh pemerintah, bukan oleh pengcab organisasi olahraga. Jadi penyelenggara, dalam hal ini Disporapar harus bersih kepentingan, harus netral dari konflik internal di organisasi olahraga,” kata Said, Rabu (2/3) kemarin.

Said mengaku beberapa waktu terakhir mendapat pengaduan dari sejumlah orang tua siswa yang anaknya punya kemampuan di olahraga, khususnya cabor taekwondo. Mereka khawatir anaknya tidak bisa ikut seleksi Popda lantaran tergabung dalam dojang yang menginduk organisasi UTI Pro. Pemerintah semestinya bisa menjadi penengah atau penjembatan dua kepentingan.

“Mereka ini bergabung ke dojang tidak melihat itu UTI Pro atau TI. Mereka hanya ingin anaknya punya kemampuan taekwondo, itu saja. Jadi jangan di-gebyah uyah persoalan yang ada, karena yang jadi korban adalah anak-anak kita,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Disporapar Kabupaten Semarang Partono menyatakan pihaknya sudah menerima tembusan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jateng perihal peserta cabor taekwondo pada Popda tahun 2016.