TELUSURI PENYIMPANGAN : Kasie Intelijen Kejari Kajen, Selamet Haryadi, bersama staf mengonfirmasi penerima bansos terkait adanya dugaan penyimpangan di Kabupaten pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TELUSURI PENYIMPANGAN : Kasie Intelijen Kejari Kajen, Selamet Haryadi, bersama staf mengonfirmasi penerima bansos terkait adanya dugaan penyimpangan di Kabupaten pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TELUSURI PENYIMPANGAN : Kasie Intelijen Kejari Kajen, Selamet Haryadi, bersama staf mengonfirmasi penerima bansos terkait adanya dugaan penyimpangan di Kabupaten pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TELUSURI PENYIMPANGAN : Kasie Intelijen Kejari Kajen, Selamet Haryadi, bersama staf mengonfirmasi penerima bansos terkait adanya dugaan penyimpangan di Kabupaten pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN-Pasca terungkapnya dugaan kasus penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2014 dan 2015 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, kini anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2014 – 2019 menolak menyalurkan bansos aspirasi. Mereka khawatir, jika penyalurannya tidak tepat sasaran.

Hal itu disampaikan oleh salah satu PNS dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Pekalongan bahwa anggota dewan yang saat ini aktif, tidak lagi bersedia menyalurkan bansos aspirasi yang telah direkomendasikannya sendiri. Meski bansos tersebut sudah cair.

“Jadi kami menyalurkan bansos aspirasi dewan tahun 2015 atas seizin para anggota dewan yang aktif saat ini. Makanya, sebagian baru diterima bulan Februari kemarin,” jelasnya.

PNS tersebut mengatakan bahwa secara administrasi bansos aspirasi tahun 2015 telah selesai, namun uang bansos belum diambil. Maka dirinya keliling dari rumah ke rumah, untuk mengantarkan bansos tahun 2015 tersebut kepada penerima bansos sesuai dengan pengajuan proposal.