SEMARANG – DPRD mengaku prihatin dengan buruknya sistem informasi publik di Jateng. Ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang merasak tidak puas terhadap kinerja intitusi pemerintahan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengatakan, buruknya sistem informasi publik merupakan indikasi masih belum transparannya semua institusi pemerintahan. Padahal di era reformasi seperti saat ini mestinya pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik. Tanpa ada yang ditutup-tutupi. “Apalagi yang berkaitan dengan kinerja apratur pemerintahan. Kami sangat prihatin dengan kondisi ini,” katanya, kemarin.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus bisa transparan baik terhadap anggaran maupun kebijakan yang telah diterapkan. Jika ini sudah dilakukan, pasti bakal mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap kinerja pejabat negara. Seperti halnya, pencairan tetang dana hibah, bansos, kartu tani dan kartu nelayan serta program pemerintah lain. “Ibaratnya itu kan uang yang digunakan milik rakyat dan pemerintah harus bisa mengabdi kepada rakyat. Jadi pemerintah atau dinas yang belum memiliki sistem informasi publik harus diperbaiki,” ujarnya.

Salah satu hal mendesak yang harus menjadi fokus perbaikan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di institusi pemerintahan. Pemprov harus benar-benar bisa menciptakan SDM yang berkualitas dan mumpuni di bidangnya. Ini semata-mata untuk mendukung penerapan sistem pelayanan publik yang transparan, akuntabel. Selain itu pemerintah harus menyambut baik ketika ada masyarakat yang ingin mendapatkan data atau informasi di pemerintahan. “Ini sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Jika transparan, ketika ada penyelewengan masyarakat dengan mudah bisa mengetahuinya,” tambahnya.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya di lingkungan eksekutif, tetapi juga legislatif. DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa membuktikan diri sebagai kepanjangan rakyat dengan transparansi dan memperbaiki kinerjanya. “Dalam hal ini DPRD harus menjalankan tugas dan fungsinya. Mulai dari penganggaran, pengawasan agar pemerintah daerah bisa terus berinovasi untuk pembangunan daerahnya,” tambah Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi. (fth/ric)