SEMARANG – Peta desa yang diluncurkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) beberapa waktu lalu akan dimanfaatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menyusun strategi pengentasan kemiskinan. Peta tersebut berguna untuk mempertegas penetapan batas wilayah, bisa menampilkan informasi tentang desa, termasuk potensi desa, kondisi infrastruktur, dan demografis, hingga memuat catatan kemiskinan di desa yang bersangkutan.

Ganjar menjelaskan, jika data kemiskinan dilengkapi dengan tingkat kemiskinan suatu wilayah, akan lebih mudah merancang strategi yang efektif mengentaskan kemiskinan. “Selama ini kami kesulitan mencari data miskin. Yang dibutuhkan bukan hanya nama, alamat, dan profesi, tapi juga tingkatan kemiskinan. Apakah si miskin ini masuk kategori sangat miskin, miskin, atau mulai membaik,” terangnya.

Dia berharap, peta tersebut bisa juga memuat semua persoalan di tingkat desa masuk, termasuk berbagai sistem informasi desa. Data itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan merancang tata ruang desa di kawasan pedesaan, daerah transmigrasi, serta sumber daya lahan, air, dan sumber energi terbarukan.

“Jateng punya program desa mandiri yang bukan ke pemerintahan tapi kewilayahan. Untuk merumuskan desa berdikari ada dua hal penting di desa tersebut. Yakni mampu menyelesaikan soal pangan dan energi,” jelasnya.

Sementara ini, terdapat 100 desa berdikari di Jateng. Untuk percepatan desa berdikari 2015, Pemprov Jateng mengucurkan stimulus melalui bantuan keuangan desa sebesar Rp 349,12 miliar kepada 7.809 desa. Dengan rincian desa pemula sebesar Rp 170,2 miliar untuk 3.406 desa masing-masing Rp 50 juta, desa prakarsa Rp 174.33 miliar kepada 4.358 desa masing-masing sebesar Rp 40 juta, serta desa berdikari Rp 4,5 miliar ke 45 desa masing-masing Rp 100 juta.

Saat Undang-undang Desa dibuat, mantan anggota Komisi II DPR RI ini, ikut terlibat meskipun tidak sampai tuntas. Sehingga sedikit banyak mengetahui proses dan bermacam perdebatan tentang bagaimana desa akan dikelola.

“Ketika UU Desa masuk, saya sudah menjadi gubernur. Kemudian saya mengkategorisasikan ribuan desa di Jateng menjadi tiga. Yakni desa maju, sedang, dan miskin dengan tujuan anggaran yang diberikan kepada desa sesuai sasaran pembangunan,” pungkasnya. (amh/ric)