3 Jam, Izin Investasi di Atas 100 M

255

SEMARANG – Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah, Sujarwanto memastikan proses perizinan investasi hanya cukup memakan waktu selama 3 jam. Percepatan perizinan tersebut penting sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri di Jawa Tengah.

“Untuk investasi di atas Rp 100 miliar atau untuk tenaga kerja di atas 1.000 orang, selama persyaratan sudah lengkap, maka kita layani izin usahanya, dalam waktu 3 jam saja selesai,” ujarnya, kemarin (28/2).

Untuk prosesnya, perijinan di bawah Rp 10 miliar akan ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota, kemudian di atas Rp 10 miliar akan ditangani oleh pemerintah provinsi. Sedangkan perijinan investasi yang melibatkan dana asing akan ditangani langsung oleh pusat. “Bagi industri yang akan didirikan di kawasan industri, begitu ijin fisik sudah keluar, maka bisa langsung membangun pabriknya, untuk mempersiapkan usaha mereka. Sedangkan perijinan lainnya dapat diurus sembari pembangunan berjalan,” ujarnya.

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah ini disambut baik oleh kalangan industri. Kendati demikian, mereka masih mempermasalahkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh ijin-ijin tersebut. “Yang masih terasa berat bagi kami adalah biayanya masih tinggi. Ijin membangun masih ratusan juta, belum lagi ijin Amdal bisa Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar,” ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga kesulitan untuk mendapatkan lahan industri. Karena begitu masyarakat mengetahui bahwa kawasan tersebut akan dijadikan kawasan industri, maka harga jual pun melangit. “Kami berharap pemerintah dapat siapkan tanah untuk industri dengan harga yang masuk akal. Bukan gratis tapi harga yang masuk akal,” tandasnya.

Terkait hal ini, Sujarwanto mengungkapkan bahwa dana yang harus dikeluarkan investor dalam ijin Amdal bukan untuk pemerintah, melainkan dipakai oleh pengusaha untuk menyusun dokumen. Dokumen ini menjadi mahal karena dibutuhkan langkah-langkah yang menghasilkan pemahaman bersama antara pemrakarsa kegiatan, sejumlah stakeholder serta masyarakat yang terkena dampak. “Prosesnya tersebut terkadang lama dan mahal, karena juga butuh ahli, pakar dan penjelasan pada masyarakat, jadi bukan pada pemerintah,” sebutnya. (dna/smu)