16 LSM Geruduk Kantor Bupati

386
(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
(ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SLAWI-Sedikitnya 16 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Tegal bakal menggeruduk kantor Bupati Tegal Enthus Susmono, hari ini Senin (29/2). Mereka akan melaporkan ke bupati ihwal persetujuan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk tanah urug milik PT Waskita Karya yang berlokasi di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. LSM ini menilai, WIUP bernomor 545/908/2016 itu cacat hukum.

“WIUP itu cacat hukum. Sepertinya ada oknum di Pemkab Tegal yang bermain dengan perizinan,” kata Ketua Umum LSM Bintang Nusantara Tegal, Harjoyiyatno, Minggu (28/2) kemarin.

Menurut dia, apabila mendasari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, maka WIUP harus diketahui oleh bupati/wali kota. Tapi yang terjadi, bupati tidak dilampirkan dalam pengajuan WIUP tersebut. Tercatat, WIUP hanya diketahui oleh Kepala Bappeda Kabupaten Tegal dengan Nomor 591.3/0083 tanggal 18 Januari 2016.

Karena itulah, pihaknya meminta WIUP yang sudah disodorkan ke Gubernur Jateng itu segera dicabut. Selain karena PP tersebut, wilayah Kedungbanteng juga bukan lahan pertambangan. “Wilayah Kedungbanteng adalah wilayah penghijauan atau pertanian. Bukan pertambangan. Ini jelas tidak sesuai aturan,” tandasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum LSM Anak Bangsa Tiga Daerah (Abang Tidar) Tegal, Eri Sudjono. Menurut Eri, jika mendasari Perda Kabupaten Tegal 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa daerah tersebut bukan merupakan wilayah pertambangan. Terutama pada pasal 25 ayat 1 huruf (b) yang menyebutkan bahwa Desa Karangmalang dan Desa Semedo Kecamatan Kedungbanteng adalah kawasan cagar alam. “Jika WIUP itu sampai turun, kasihan Pak Bupati. Beliau nantinya yang disalahkan,” ucapnya.

Adapun, 16 LSM yang hendak menggeruduk kantor Bupati Tegal antara lain, LSM Bintang Nusantara, LSM Cakra Negara, LSM Jimat, LSM Pemerhati Kebijakan Publik, LSM Presidium Wasdikubang, LSM Hema Bangsa, LSM BLHI, LSM Pemuda Panca Marga, LSM Grasi, LSM Garda Bangsa, LSM Cinta Indonesia Anti Korupsi, LSM GMBI, Laskar Merah Putih Kota Tegal, dan LSM Gerbang Mataram. Sementara, Humas PT Waskita Karya, Jhon, saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya belum memberikan jawaban. (yer/jpnn/ida)