PANTAU UMK: Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya (kiri) menerima kenang-kenangan saat berkunjung ke Pemkot Salatiga, Kamis (25/2) lalu. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
PANTAU UMK: Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya (kiri) menerima kenang-kenangan saat berkunjung ke Pemkot Salatiga, Kamis (25/2) lalu. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
PANTAU UMK: Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya (kiri) menerima kenang-kenangan saat berkunjung ke Pemkot Salatiga, Kamis (25/2) lalu. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
PANTAU UMK: Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya (kiri) menerima kenang-kenangan saat berkunjung ke Pemkot Salatiga, Kamis (25/2) lalu. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)

SALATIGA– Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah menilai pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) di Salatiga sudah kondusif. Kondusif di sini maksudnya tidak ada gejolak dari pekerja, serta tidak ada penangguhan pembayaran oleh perusahaan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Jateng AS Sukawijaya saat berkunjung ke Salatiga dan berdialog dengan pemangku kepentingan di Ruang Sidang II Pemkot Salatiga, Kamis (25/2). “Setelah kami lakukan monitoring, diketahui bahwa pelaksanaan UMK di Salatiga ini sudah kondusif. Jadi, secara umum pelaksanaan UMK di Salatiga sudah baik. Sebelumnya kami sudah memantau di PT Apac Inti Corpora Bawen, dan dilanjutkan pemantauan di Kabupaten Kendal,” kata tutur politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Yoyok Sukawi ini.

Rombongan 10 anggota dewan tersebut disambut oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan Husnani dan Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) Kota Salatiga JokoNurhadi, serta SKPD terkait.

Dalam paparannya, Joko Nurhadi mengatakan bahwa selama ini hubungan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sudah cukup baik. “UMK di Kota Salatiga tahun 2016 sebesar 1.450.953. Meskipun dalam diskusi tentang UMK bisa memanas, tapi kerjasama tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah tetap berjalan dengan baik,” urai Joko.

Dijelaskan dia, ke depan di Salatiga akan ada sejumlah perusahaan baru. Yaitu perusahaan sepatu, plastik serta baja yang tentu saja membutuhkan ribuan tenaga kerja. “Sehingga harapannya ancaman PHK dan kemungkinan bertambahnya pengangguran pun relatif kecil,” jelas Joko. (sas/ton)