PENCAIRAN: Kepala Cabang Semarang Pemuda BPJS Ketenagakerjaan, Pepen S. Almas menyerahkan JHT secara simbolis kepada Diah Kurnia Ramadhini ahli waris dari Zoebaidi salah seroang peserta BPJS TK. (IST)
PENCAIRAN: Kepala Cabang Semarang Pemuda BPJS Ketenagakerjaan, Pepen S. Almas menyerahkan JHT secara simbolis kepada Diah Kurnia Ramadhini ahli waris dari Zoebaidi salah seroang peserta BPJS TK. (IST)
PENCAIRAN: Kepala Cabang Semarang Pemuda BPJS Ketenagakerjaan, Pepen S. Almas menyerahkan JHT secara simbolis kepada Diah Kurnia Ramadhini ahli waris dari Zoebaidi salah seroang peserta BPJS TK. (IST)
PENCAIRAN: Kepala Cabang Semarang Pemuda BPJS Ketenagakerjaan, Pepen S. Almas menyerahkan JHT secara simbolis kepada Diah Kurnia Ramadhini ahli waris dari Zoebaidi salah seroang peserta BPJS TK. (IST)

SEMARANG – Pemerintah mempermudah pemcairan Jaminan Hari Tua (JHT) melalui Perubahan Peraturan Pemerintah No. 46/2015 menjadi PP No. 60 tahun 2015. Dalam revisi tersebut, pemerintah menjamin pekerja yang berhenti bekerja dapat mencairkan uangnya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tanpa perlu menunggu masa kepesertaan selama 10 tahun.

“Kini, pekerja yang berhenti kerja, baik itu karena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun atas kemauan sendiri, tak perlu menunggu 10 tahun atau setelah umur pensiun (56 tahun) untuk mencairkan dana JHT. Mereka hanya perlu menunggu satu bulan setelah berhenti bekerja,” ungkap Kepala Cabang Semarang Pemuda BPJS Ketenagakerjaan, Pepen S. Almas.

Pencairan hanya memerlukan kartu keanggotaan BPJS, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Berhenti Kerja, dan fotokopi surat keterangan berhenti kerja dari perusahaan. “Dengan kemudahan ini, diperkirakan hingga akhir tahun 2016 ini, pencairan JHT akan meingkat hingga 25 persen,” imbuhnya.

Meski demikian, para pekerja yang ingin mencairkan JHT-nya sebelum pensiun, tetap harus mempertimbangkan untung dan ruginya. Pasalnya, sisa saldo yang sudah diambil sebagian, nantinya pada pengambilan berikutnya akan dikenakan pajak progresif. Yaitu 5 persen untuk sisa saldo 0-50 juta, 15 persen untuk sisa saldo Rp 50 juta-Rp 250 juta, 25 persen pada sisa saldo Rp 250 juta-Rp 500 juta, dan 30 persen pada sisa saldo diatas Rp 500 juta. (eny/smu)