PLTU Diminta Tanggung Risiko

Berpotensi Merusak Ekosistem Laut

172

SEMARANG – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B unit 5 dan 6 Jepara menuai protes dari nelayan setempat. Mereka khawatir jika limbah hasil PLTU bertenaga 2×1.070 MW tersebut membuat ekosistem laut menjadi rusak dan jumlah tangkapan ikut menurun.

Tim peneliti analisis dampak lingkungan (Amdal) yang telah menyurvei lokasi, beberapa waktu lalu, belum bisa memastikan kelayakannya. Salah satu anggota tim peneliti dari Universitas Diponegoro (Undip), Dwi Sasongko menjelaskan, pemerintah harus memastikan pemrakarsa PLTU yang ditargetkan bisa beroperasi 2020 ini untuk bertanggung jawab atas semua risiko.

Memang, pembangkit ini menggunakan teknologi untuk mereduksi limbah dan efisiensi bahan bakar. Seperti bahan bakar ultra super critical, batu bara sub-bituminous coal, electro static precipitator, flue gas desulphurization, dan lain sebagainya.

”Tapi semua itu harus diuji dahulu. Apakah semuanya akan digunakan oleh para pemrakarsa. Dan mereka juga harus bisa mempertanggungjawabkan dengan menanggung risiko-risiko yang akan muncul,” tegasnya dalam rapat pembangunan PLTU Tanjung Jati B unit 5 dan 6 di Kantor Gubernur Jateng, kemarin.

Selain aspek teknis tersebut, Sasongko juga memberikan tiga aspek lain yang harus dipertimbangkan Gubernur Ganjar Pranowo sebelum menandatangani nota kesepahaman. Yakni aspek kelayakan sosial, ekonomi, dan ekologis.

Dia menekankan agar proyek senilai lebih dari Rp 1 triliun ini bisa memberikan nilai lokal. ”Harus ada kompensasinya. Sebab, warga tidak mungkin bisa langsung mengambil listrik dari PLTU ini. Sebaiknya ada forum yang membahas ini dengan melibatkan pemerintah, warga setempat, dan pemrakarsa,” imbuhnya.

1
2
BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here