GEDUNG DEWAN – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di sektor retribusi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengklaim tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Usaha. Raperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang mengatur pelaksanaan dan mekanisme terkait retribusi.

Ketua Pansus Raperda Retribusi Jasa Usaha, Ari Purbono menjelaskan, muara pembentukan Raperda Retribusi Jasa Usaha adalah untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi khususnya dari aset Pemkot. Pasalnya, selama ini masih banyak aset daerah yang ditarik retribusi namun belum ada Peraturan Daerah-nya.

”Dari hasil rapat yang disampaikan pemerintah, ternyata usulan juga berkembang seperti yang disampaikan Balai Diklat, Dinas Pendidikan, ataupun dari kelurahan dan kecamatan,” ujarnya kemarin.
Dibeberkan dia, Balai Diklat yang memiliki gedung pertemuan dan penginapan ternyata banyak sekali diminati oleh masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Hal itu tak jauh beda dengan sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan khusunya yang memiliki lokasi strategis di tengah kota. ”Misalnya sebagai lahan parkir pada hari-hari tertentu,” imbuhnya.

Tidak hanya itu saja, lanjut dia, potensi yang dimiliki oleh kelurahan dan kecamatan dengan balai pertemuannya juga diyakini mampu menambah PAD dari sektor retribusi. Dengan demikian, beberapa pihak ke depannya akan mengusulkan agar pemkot menambah aset lagi terutama di kelurahan dan kecamatan. ”Dengan tarif di bawah rata-rata milik swasta, kami yakin dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah,” sambungnya optimistis.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Hanik Khoiru Solikhah menambahkan, penambahan pembelian aset secara otomatis akan memperluas luasan aset kelurahan dan kecamatan. Hal ini sangat cocok untuk kelurahan dan kecamatan yang memiliki lahan terbatas. ”Dengan demikian, penambahan area aset akan bisa dimanfaatkan untuk menampung PKL yang selama ini berdagang di jalanan sekitar lokasi,” ujarnya.

Selain potensi dari Badan Diklat, Dinas Pendidikan, dan kelurahan serta kecamatan, Hanik juga melirik potensi PKL atau warung dan kafe yang berada di kompleks balai kota. Meski pihaknya pernah mendengar hal tersebut ditarik retribusi, namun masuknya ke mana hingga saat ini tidak jelas. ”Dengan adanya peraturan yang mengatur diharapkan semuanya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak tumpang tindih serta tidak ada lagi yang saling menyalahkan,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (sgt/jpnn/ric/ce1)