Desak DPRD Kendal Gunakan Hak Angket

Proyek Kawasan Industri Kendal

308
AUDENSI: Massa dari Gerakan Rakyat Kendal Bangkit (GRKB) dan masyarakat Kaliwungu saat melakukan dialog dengan DPRD Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDENSI: Massa dari Gerakan Rakyat Kendal Bangkit (GRKB) dan masyarakat Kaliwungu saat melakukan dialog dengan DPRD Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDENSI: Massa dari Gerakan Rakyat Kendal Bangkit (GRKB) dan masyarakat Kaliwungu saat melakukan dialog dengan DPRD Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AUDENSI: Massa dari Gerakan Rakyat Kendal Bangkit (GRKB) dan masyarakat Kaliwungu saat melakukan dialog dengan DPRD Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL—Gerakan Rakyat Kendal Bangkit (GRKB) meminta agar DPRD Kendal untuk menggunakan hak angketnya. Yakni, untuk meninjau ulang atas izin prinsip dan izin lokasi PT Kawasan Industri Kendal (KIK).

Koordinator GRBK, Imam Subagyo, mengatakan, penggunaan hak angket dirasa sangat perlu. Mengingat keberadaan perusahaan tersebut dianggap gagal, dan tidak mampu melakukan pembangunan Kawasan Industri seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. “Kami meminta agar DPRD meninjau kembali izin prinsip KIK seluas 2.200 hektare. Sebab, hingga sekarang ini, KIK belum mampu mengerjakan atau menggarap lahan tersebut menjadi kawasan industri,” ujarnya, kemarin.

Sampai saat ini, 2.200 hektare lahan tersebut belum terbebaskan semua. Sebab, sampai saat ini KIK hanya mampu membebaskan lahan seluas 700 hektare saja. Itu artinya masih ada sekitar 1.300 hektare lahan warga yang harus dibebaskan oleh KIK.