Nur Azis salah satu tokoh masyarkat mempertanyakan apakah tanah milik negara bisa ditukarguling ataupun bisa dijualbelikan. Sebab status tanah tersebut milik negara yang digunakan oleh PT Sumur Pitu. Kemudian karena HGU habis dialihkan ke Perum Perhutani KPH Kendal sebagai ganti lahan atas lahan Perhutani yang dibangun pabrik PT Semen Indonesia.

“Sebab pihak Perhutani sendiri belum dapat menunjukkan surat dari Kementerian Kehutanan untuk melestarikan dan mengkonservasi lahan tersebut sebagai lahan Perhutani. Selain itu tidak ada tukar guling tanah dari PT Semen Indonesia kepada Perum Perhutani KPH Kendal,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Administratur Perum Perhutani KPH Kendal Sunarto menilai jika warga masih belum memahami persoalan tanah negara. Sebab, lahan tersebut telah diserahkan kepada Perhutani sejak 2015 lalu. “Lahan ini sebagai pengganti dari lahan Perhutani di Rembang yang dibangun pabrik Semen Indonesia,” tuturnya.

Rencananya lahan tersebut akan ditanami pohon jati ataupun karet. Namun pihak Perhutani masih memberikan kesempatan kepada petani untuk menggarap lahan. “Silakan, petani masih bisa menggarapnya, kami tinggal mengatur jarak tanamnya saja,” tandasnya.

Sementara, Kapolres Kendal AKBP Widi Atmoko mengatakan agar warga hendaknya menghormati keputusan yang sudah dibuat oleh negara. Jangan sampai permasalahan tersebut menimbulkan permasalahan yang berujung pada tindakan kekerasan.

“Jika sampai ada tindakan yang menjurus ke arah kriminal, maka kami sebagai kepolisian akan menindak tegas dan akan kami tindak sesuai proses hukum yang ada. Jadi silakan masalah ini dimusyawarahkan secara baik-baik,” imbaunya. (bud/ton)