SEMARANG – Tingginya angka kemiskinan mendapat perhatian dari Pemprov Jawa Tengah. Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono mengatakan, angka kemiskinan di Jateng sekitar 13 persen. Jumlah ini di atas angka kemiskinan nasional yang berkisar 10 persen.

”Jadi tahun ini kami benar-benar fokus untuk menekan angka kemiskinan. Pemprov menargetkan dalam RPJMD, angka kemiskinan di 2018 berkisar 8 persen,” katanya.

Pemprov tahun ini akan benar-benar fokus dengan validasi data kemiskinan yang betul dan program yang langsung menyentuh masyarakat. Ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan data kemiskinan yang akan digunakan untuk acuan adalah hasil verifikasi tiga lembaga yakni BPS, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Dinaskertransduk), dan Dinas Kesehatan (Dinkes). ”Jika angka sudah valid, nanti akan lebih mudah untuk mengatasi kemiskinan di Jateng,” ujarnya.

Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko akan terus beroordinasi dan mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan dengan tepat, dan harus tersambung dengan kabupaten/kota. ”Tahun ini targetnya angka kemiskinan turun 2 persen menjadi 11 persen,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, September 2015 jumlah penduduk miskin di Jateng berkurang sebanyak 71,26 ribu orang dibandingkan Maret 2015. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 47,62 ribu orang, yaitu dari 1.837,19 ribu orang pada Maret menjadi 1.789,57 ribu orang pada September. Begitu halnya dengan pedesaan, dari 2.739,85 ribu orang pada Maret menjadi 2.716,21 ribu orang di bulan September. ”Jika TKPD ini intens, saya kira kemiskinan bisa berkurang. Masalahnya TKPD selama ini belum berjalan maksimal,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto. (fth/ric/ce1)