2015, BI Tegal Edarkan Rp 7,17 Triliun

225

TEGAL-Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tegal sampai dengan akhir tahun 2015, telah mengedarkan uang kartal (kertas dan logam) yang diedarkan di wilayah eks Karesidenan Pekalongan sebanyak Rp 7,17 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan sebesar 22,98 persen dari Rp 5,83 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Deputi Direktur, Joni Marsius, meningkatnya peredaran uang tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi pada tahun 2015. “Ekomoni di eks Karesidenan Pekalongan pada 2015 cukup meningkat. Karena banyak momen, hari keagamaan dan liburan sekolah dan pencairan APBD pada triwulan ketiga,” jelasnya, saat jumpa pers di kantor BI KPw Tegal, Senin (22/2) kemarin.

Ditambahkan, selain memenuhi kebutuhan akan uang layak edar, KPw BI Tegal juga menarik Uang Tidak Layak Edar (UTLE) melalui Kas Keliling di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, penukaran dari masyarakat, serta setoran perbankan.

“Penarikan UTLE kami prioritaskan di daerah terpencil dan daerah perbatasan yang jauh dari akses perbankan dengan mengguanakan kas keliling. Juga menyasar pasar- pasar tradisional,” jelasnya.

Selama tahun 2015, imbuhnya, KPw BI Tegal telah melakukan kas keliling sebanyak 14 kali di antaranya di Kajen Kabupaten Pekalongan, Tersono Batang, Bumiayu Brebes dan Limpung Batang. Selain itu, masyarakat bisa menukar di seluruh kantor cabang bank umum di wilayah eks Karesidenan Pekalongan manapun.

“Tahun 2015, kami telah memusnahkan UTLE uang kertas sebesar Rp 1,25 triliun atau naik sebesar 0,44 persen dari Rp 870,55 miliar pada tahun 2014,” ungkap Marsius.

Peningkatan ini disebabkan oleh standar kelayakan uang beredar (standar kelusuhan uang) yang meningkat. Uang yang masih bersih, licin, tidak ada coretan, tidak robek dan tidak cacat dalam bentuk apapun pada uang kertas akan diedarkan kembali kepada masyarakat. Agar kualitas uang yang beredar lebih baik.

Untuk itu, KPw BI Tegal berharap masyarakat mau melakukan penukaran uang tidak layak edar, uang rusak, dan uang yang telah ditarik dari peredaran. Sosialisasi ciri-ciri keaslian rupiah juga terus dilakukan. Dari masyarakat umum, aparat, pemerintah hingga anak-anak usia sekolah dasar. (han/ida)