Perda Tibum Sulit Dijalankan

362
PERDA MANDUL : Petugas Satpol PP Kota Magelang hanya bisa menertibkan pelanggar tanpa bisa menjatuhkan sanksi sesuai Perda tentang Ketertiban Umum. (DOK RADAR KEDU)
PERDA MANDUL : Petugas Satpol PP Kota Magelang hanya bisa menertibkan pelanggar tanpa bisa menjatuhkan sanksi sesuai Perda tentang Ketertiban Umum. (DOK RADAR KEDU)
PERDA MANDUL : Petugas Satpol PP Kota Magelang hanya bisa menertibkan pelanggar tanpa bisa menjatuhkan sanksi sesuai Perda tentang Ketertiban Umum. (DOK RADAR KEDU)
PERDA MANDUL : Petugas Satpol PP Kota Magelang hanya bisa menertibkan pelanggar tanpa bisa menjatuhkan sanksi sesuai Perda tentang Ketertiban Umum. (DOK RADAR KEDU)

MAGELANG–Kinerja Satpol PP Kota Magelang terancam tidak maksimal. Sebab, satuan penegak perda tersebut tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk proses penyidikan. Salah satu produk hukum yang paling terdampak adalah Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Tibum).

”Pengamen, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) tiga kali tertangkap akan dilakukan penyidikan oleh PPNS. Sanksinya penjara maksimal tiga bulan dan denda Rp 50 juta,” jelas Kasi Operasional Satpol PP Kota Magelang Otros Roespriyanto Jumat (19/2) kemarin.

Otros mengaku, pihaknya hingga kini belum memiliki satupun PPNS untuk melakukan penyidikan guna pemberian sanksi. Keterbatasan personel penyidik dinilai menjadi hambatan dalam menindak lebih jauh bagi pelaku pelanggar Perda Tibum.