SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, keberadaan Kartu Tani dirasa penting untuk pendataan mengingat basis data pemerintah sangat lemah. Sudah ada beberapa kasus, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan realita, terpaut cukup jauh. Akibatnya, pemerintah sulit mengintervensi petani dan rentan muncul penyimpangan.

Akibatnya, penyaluran pupuk bersubsidi pun kurang efektif. Lebih banyak dinikmati petani besar ketimbang yang kecil. Bahkan di Demak, pupuk pemerintah ini dicuri. Di beberapa tempat, dioplos dan dijual ke luar daerah dengan harga normal.

”Siapa yang bisa mengontrol? Kalau tingkat pengecer ditanya, siapa saja yang beli pupuk bersubsidi, dari kelompok tani mana? Mereka tidak tahu. Tahunya, kalau ada yang beli, ya dilayani,” tegas Ganjar.

Tanpa data valid lanjutnya, peredaran pupuk bersubsidi bisa amburadul. Anggaran subsidi terus mengucur, tapi tujuannya tidak tercapai karena banyak terjadi penyimpangan. Seharusnya, pola penjualan pupuk bersubsidi dilakukan dengan tertutup karena penerimanya terbatas. ”Yang namanya subsidi itu kan terbatas. Penerimanya juga terbatas. Dan, Kartu Tani bisa mengontrol ini,” cetusnya.

Ditambahkan, jika data Kartu Tani lengkap, bisa diketahui pula berapa luasan lahan suburnya, komoditas apa yang ditanam di atasnya, dan siapa pemiliknya. Dengan begitu, bisa diketahui mana petani kaya dan petani gurem. ”Jadi penyaluran subsidi bisa tepat sasaran,” paparnya.

Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Jateng, Sugeng Riyanto menambahkan, Kartu Tani yang selama ini diujicobakan di Desa Gringsing Kabupaten Batang tergolong sukses. Rencananya, tahun ini akan langsung diimplemetasikan di 15 kabupaten dan 6 kota. Di antaranya Kabupaten Klaten, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, dan lain-lain. ”Yang dipilih adalah daerah yang mempunyai penyuluh tani dan luasan lahan sawah,” tuturnya.

Mengenai jumlah valid petani dan luas lahan persawahan, Sugeng mengaku memang tidak sinkron antara BPS dan realita. Dari data BPS, di Batang, terdapat luasan lahan 22.480 hektare. Padahal, dari pendataan Tim Bakorluh, hanya terdapat 19.592 hektare. Itu pun termasuk data perkebunan, kebun, dan tegalan. ”Kalau petani yang butuh pupuk bersubsudi, ada 54.739 petani,” bebernya. (amh/ric/ce1)