Di luar data, Ganjar berpesan kepada semua kepala daerah yang baru dilantik, beberapa waktu lalu, agar terus berupaya memangkas angka kemiskinan. Sebab, selama dua setengah tahun ini, program-program pengentasan kemiskinan belum menunjukkan hasil. ”Intervensi kita kemarin terhadap kondisi kemiskinan di Jawa Tengah gagal total. Rumah layak huni gagal total,” tuturnya.

Selain itu, aturan tentang bantuan keuangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Ganjar, masih belum efektif. Pasalnya, untuk menerima bantuan sebuah organisasi harus berbadan hukum. Padahal untuk memberikan bantuan terhadap warga miskin sifatnya secara personal dan pribadi. ”Penerimanya kan individu. Masa harus berbadan hukum. Kan impossible. Jadi harus ada revisi amandemen mengenai aturan bantuan keuangan itu,” tegasnya.

Meski begitu, Ganjar mengakui jika masalah kemiskinan ini cukup rumit. Butuh waktu panjang agar bisa terlihat hasilnya. Perencanaan secara sistematis pun harus dirancang dengan jeli, serta melibatkan semua sektor tanpa terkecuali.

Langkah Ganjar untuk mengentaskan kemiskinan untuk yang pertama adalah penggunaan data yang valid. Kemudian melakukan pendampingan terhadap warga miskin dengan memberikan stimulan usaha atau pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Urip Sihabudin menambahkan, angka kemiskinan masih sekitar 13,3 persen. Dia mematok, angka itu akan turun menjadi 10,4 persen pada 2018 mendatang. ”Secara realistis, pemerintah akan memangkas paling tidak 3 persen sampai 2018. Ini bukan angka kecil karena 3 persen itu sudah sekitar 1,1 juta jiwa,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan mencari data yang valid. Dengan begitu, penyusunan strategi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif. Jika sudah ter-mapping, beban tugas akan dibagi-bagi ke masing-masing kabupaten/kota. (amh/ric/ce1)