Tahun ini target pajak PBB mengalami peningkatan, jika tahun lalu perolehannya Rp 215 miliar, tahun ini target mencapai Rp 241 miliar. ”Meski ada potensi sekitar Rp 300 miliar, tapi ini langkah peningkatan,” tegas Hendi. Oleh karena itu pihaknya meminta DPKAD maupun pemangku wilayah setempat melakukan pendataan lahan yang bisa dijadikan wajib pajak. Sebagai bentuk, apresiasi, akan diberikan insentif. ”Insentif tersebut sebagai bentuk stimulan kepada lurah camat maupun tingkat RW untuk bisa mengejar masyarakat agar segera membayar pajak,” imbuhnya.

Kepala DPKAD Kota Semarang A Yudi Mardiana menegaskan jika potensi pajak di Kota Semarang memang mencapai Rp 300 miliar, namun pihaknya optimis jika potensi tersebut dapat dipenuhi. Hal itu bisa dilihat progres pendapatan pajak PBB dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. ”Di tahun 2015 saja, realisasi pendapatan sektor pajak sudah melebih target yakni sebesar 115 persen, atau lebih dari Rp 215 miliar,” terangnya.

Dijelaskan, untuk menggenjot pendapatan sektor ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan camat dan lurah. Selain itu, akan diberikan pula bonus perangsang bagi perangkat yang mampu memungut pajak secara optimal.

Salah satunya untuk perangkat RT sebesar Rp 600 per lembar dan RW Rp 500 per lembar. Begitu pula untuk lurah Rp 200 per lembar dan untuk camat Rp 150 per lembar di mana lembar SPPT PBB yang disampaikan sebanyak 503.000 lembar.

”Itu merupakan bentuk rangsangan bagi mereka agar lebih bersemangat memungut pajak. Kami juga menyediakan hadiah bagi Wajib Pajak (WP) yang disiplin membayar sebelum tenggat waktu yang ditentukan,” tandas Yudi sembari menambahkan akan melakukan pendataan ulang lahan yang selama ini tidak terdaftar dalam penarikan pajak. ”Kita akan data ulang mengingat banyak lahan yang dulunya mangkrak sekarang sudah berdiri gedung,” imbuhnya. (zal/ce1)