DIPERIKSA: Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Helmi Firdaus, periode 2009-2014, saat diperiksa Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, terkait adanya dugaan penyalahgunaan bansos yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, kemarin. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
DIPERIKSA: Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Helmi Firdaus, periode 2009-2014, saat diperiksa Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, terkait adanya dugaan penyalahgunaan bansos yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, kemarin. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
DIPERIKSA: Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Helmi Firdaus, periode 2009-2014, saat diperiksa Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, terkait adanya dugaan penyalahgunaan bansos yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, kemarin. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
DIPERIKSA: Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Helmi Firdaus, periode 2009-2014, saat diperiksa Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan, terkait adanya dugaan penyalahgunaan bansos yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, kemarin. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)

“Setelah 7 mantan anggota dewan ini kami periksa, tidak menutup kemungkinan para anggota dewan yang aktif saat ini akan kami panggil” Kajari Kajen Pekalongan, Ahelya Abustam

KAJEN- Sebanyak 7 mantan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 2009 – 20014, Selasa (16/02) kemarin, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen Pekalongan. Pemeriksaan terkait dugaan penggunaan dana bantuan sosial (bansos) fiktif, yang dilakukan oleh para mantan anggota DPRD tersebut.

Adapun tujuh mantan anggota DPRD tersebut adalah, Helmi Firdaus yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Moh Ayin dari Fraksi PDIP, Kirom Heru Purwantoro Fraksi PAN, Haifan Ketua Fraksi PAN, Cashuri Fraksi PKB, Dewi Andriyani Fraksi PAN, dan Saeful Arif Fraksi Gerindra.

Moh Ayin ketika usai diperiksa Kejari mengungkapkan, bahwa pada akhir rapat paripurna anggaran tahun 2013, pihaknya mendapatkan kabar dari ketua Fraksi PDIP, bahwa 45 anggota DPRD periode 2009 -2014 pada akhir masa jabatannya tahun 2014, mendapatkan dana bansos sebesar Rp 45 juta per anggota.