Gubernur dan SKPD Teken Perjanjian Kinerja

344
TEKEN KOMITMEN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menandatangani perjanjian kinerja dengan sejumlah Kepala SKPD Pemprov. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)
TEKEN KOMITMEN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menandatangani perjanjian kinerja dengan sejumlah Kepala SKPD Pemprov. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)
TEKEN KOMITMEN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menandatangani perjanjian kinerja dengan sejumlah Kepala SKPD Pemprov. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)
TEKEN KOMITMEN: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menandatangani perjanjian kinerja dengan sejumlah Kepala SKPD Pemprov. (Biro Humas Setda Jateng for Radar Semarang)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama seluruh kepala SKPD melakukan penandatanganan perjanjian kinerja serentak di Grhadika Bhakti Praja, Selasa (16/2). Perjanjian kinerja dilakukan sebagai momentum membangkitkan semangat dan komitmen seluruh jajaran pemprov dalam pembangunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ganjar mengatakan dokumen perjanjian kinerja ini merupakan salah satu instrumen pokok dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ini seperti diamanatkan dalam Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja.

Menurutnya SAKIP di Jawa Tengah sudah bagus. Ini terbukti dari perkembangan hasil evaluasi implementasi pengembangan SAKIP oleh Kemen PAN RB yang nilainya terus mengalami peningkatan dengan kategori B. Pada 2011 mendapat nilai 65,73; 2012, 67,21; 2013, 68,39; dan 2014, 70,66. Bahkan pada 2015, nilainya mencapai angka 72,09 dan kategorinya naik menjadi BB.

Komponen SAKIP meliputi keselarasan RPJMD, Renstra SKPD, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Indikator serta Kinerja Utama. Selama ini, Jawa Tengah belum berhasil mencapai kategori A karena terganjal faktor Indikator Kinerja (IK) Program (eselon III) dan Kegiatan (eselon IV) yang belum terukur dan belum selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

”Setelah menandatangani perjanjian kinerja ini, setiap kepala SKPD harus lebih transparan dalam berkinerja, jujur pada diri sendiri, masyarakat dan Tuhan. Ora main-main,” tandasnya. (ric/ce1)