SEMARANG – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (DPP) M. Romahurmuzy berharap Kemenkumham segera mengeluarkan SK hasil Muktamar Bandung 2011. Dengan begitu, konflik internal partai berlambang Kakbah ini bisa segera diselesaikan sehingga Muktamar bisa digelar maksimal April mendatang.

”Kami minta pemerintah tidak diskriminatif. Pemerintah sudah memperpanjang SK kepengurusan Golkar hasil Munas Riau, jadi kami berharap PPP juga diberi jalan yang sama,” katanya di sela bertemu dengan sejumlah ulama dan kiai Jateng di Pondok Pesantren Bugen Ma’had Tafsir dan Sunnah Al-Itqon Semarang, kemarin.

Gus Romi- begitu sapaannya- mengaku terus menjalin komunikasi politik dengan pemerintah. Ia mengaku konflik di internal selama satu tahun empat bulan ini mempengaruhi kondisi partai. Karena kepengurusan pecah menjadi dua kubu, sehingga partai tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. ”Saya kira kembali ke hasil Muktamar Bandung 2011 ini merupakan solusi menyelesaikan konflik. Semua sudah mendukung itu,” ujarnya.

Selama ini, DPP terus menjalin komunikasi dengan kader-kader sampai tingkat bawah. Selain itu, seluruh ulama dan kiai menginginkan agar konflik segera diselesaikan. Dampaknya cukup besar, karena pilkada 2015 saja PPP tidak bisa mengambil bagian politiknya. Padahal, secara politis PPP memiliki kursi yang cukup di lembaga parlemen baik pusat maupun kabupaten/kota. ”Kalau kembali ke Muktamar Bandung, nanti bakal dilakukan musyawarah nasional untuk dilanjutkan menggagas Muktamar selanjutnya,” tambahnya.

Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruhan Samsurie mendukung agar konflik di internal partai bisa secepatnya dirampungkan. Dengan kembali ke Muktamar Bandung, maka semua bisa dimulai dari awal untuk sama-sama membesarkan partai. ”Ini semata-mata untuk pengabdian kepada umat. Jateng siap untuk menjadi tuan rumah Muktamar,” katanya.

Masruhan mengaku seluruh kader ingin agar pengurus pusat bersatu. Bahkan, Ketua Dewan Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair mendukung digelarnya Muktamar agar konflik segera diselesaikan. ”Saya kira muktamar islah merupakah kunci dari penyelesaian konflik PPP yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini,” tegasnya. (fth/ric/ce1)