PELAYANAN PUBLIK: Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro saat mengisi dialog terbuka dengan tema ”Kewajiban Melayani Masyarakat” di Hotel Novotel, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PELAYANAN PUBLIK: Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro saat mengisi dialog terbuka dengan tema ”Kewajiban Melayani Masyarakat” di Hotel Novotel, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PELAYANAN PUBLIK: Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro saat mengisi dialog terbuka dengan tema ”Kewajiban Melayani Masyarakat” di Hotel Novotel, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PELAYANAN PUBLIK: Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro saat mengisi dialog terbuka dengan tema ”Kewajiban Melayani Masyarakat” di Hotel Novotel, kemarin. (MIFTAH/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – DPRD menganggap pelayanan publik di Jawa Tengah masih kurang maksimal. Buktinya, Ombudsman Jawa Tengah masih menemukan setidaknya 125 laporan di kabupaten/kota. Ironisnya, setidaknya 13 dari 26 SKPD yang disurvei berada di zona merah dengan tingkat kepatuhan amat rendah. Dan separonya lagi berada di zona kuning yang berarti sedang.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan, masih ditemukannya keluhan ini mengindikasikan pelayanan publik belum maksimal. Pemprov harus bisa membenahi kondisi seperti ini agar masyarakat tidak merasa dikecewakan. Sebab, sesuai UU No 25 tahun 2009, pemerintah daerah dan institusi yang dibiayai negara harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

”Pelayanan publik ini merupakan cermin kualitas penyelenggaran pemerintah daerah yang dirasakan langsung masyarakat. Jadi harus ada pembenahan secepatnya,” katanya dalam dialog terbuka dengan tema ”Kewajiban Melayani Masyarakat” di Hotel Novotel, kemarin.