Kewenangan Minim, DPD Pelengkap Derita

382

Lembaga perwakilan daerah ini juga bisa langsung menyampaikan aspirasi dari daerah langsung ke pemerintah, tanpa perlu melalui DPR RI. Demikian juga dengan anggaran untuk daerah. DPD diharapkan ikut menentukan sehingga yang menjadi aspirasi daerah langsung dapat ditindaklanjuti secara konkret. ”Selama ini kami hanya bisa menyampaikan tetapi tidak bisa memutuskan,” tambah anggota DPD dari Jawa Tengah itu.

Sementara Pengamat Politik Undip Teguh Yuwono menyatakan, persoalan DPD ini ada pada sistem ketatanegaraan. Apa pun wacananya, diperkuat, dibubarkan atau dilemahkan maka kembali ke sistem konstitusi negara ini.

Karenanya dia menyarankan perlunya amandemen untuk meningkatkan kewenangan DPD. Sebab DPD tidak akan bisa memproses aspirasi masyarakat yang terdiri atas undang-undang, anggaran dan pengawasan jika tidak mempunyai posisi yang kuat secara kelembagaan. ”Dalam sistem politik Indonesia, baru akan efektif jika ada kewenangan kuat, baru bicara kinerja,” tandasnya. Dia mencontohkan, meski DPR RI memiliki citra yang buruk di masyarakat, namun kinerjanya tetap berjalan karena memiliki peran yang kuat. (ric/ce1)