Perketat Aturan, Bentuk Perda Rusunawa

359

SEMARANG – Lemahnya aturan dan sanksi menjadi salah satu faktor maraknya praktik jual beli kamar di rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang dikelola Pemkot Semarang. Melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), pemkot berencana membuat peraturan daerah (Raperda) khusus tentang rusunawa.

”Selama ini aturan tentang rusunawa masih berdasarkan Perda tentang retribusi. Dengan adanya Perda tentang rusunawa diharapkan ada aturan khusus yang mengikat terkait pemanfaatannya,” ungkap Kepala DTKP Agus Riyanto, kemarin.

Ia menjelaskan, salah satu aturan yang perlu diperketat adalah terkait jangka waktu menempati rusun. Menurutnya, selama ini memang belum ada aturan yang membatasi. Sehingga para penghuni yang merasa kerasan dapat terus memperpanjang masa sewanya. ”Padahal sebagian mereka ada yang sudah tidak layak tinggal karena telah memiliki materi yang cukup,” imbuhnya mengaku segera melakukan inventarisasi penghuni.

Menurut Agus, rusunawa dibangun untuk masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, bagi penghuni yang ternyata telah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan ada yang telah memiliki mobil seharusnya tidak diperkenankan lagi tinggal di sana. ”Namun, karena kami belum memiliki dasar hukum untuk memintanya keluar, kami tidak bisa melakukan apa-apa,” terangnya.

Ditambahkan Agus, kebutuhan Perda tentang rusunawa ini termasuk hal yang mendesak. Pasalnya, Pemkot Semarang berencana akan terus membangun rusunawa di lokasi lain selain di Kaligawe. Misalnnya rusunawa di Kudu yang sebentar lagi selesai pembangunannya. ”Karena masih longgarnya aturan akan berdampak buruk. Seperti potensi terjadinya jual beli kamar rusun oleh pemilik izin sewa,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, Agus menyatakan akan menindak tegas penghuni rusun yang terbukti memperjualbelikan atau memindahtangankan kamarnya. Jika ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, mereka akan dikeluarkan setelah diperingatkan tiga kali. ”Sebaliknya, jika ada oknum petugas yang terbukti terlibat, kami akan langsung mencopotnya,” klaimnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengatakan akan mendukung adanya perda tentang rusunawa tersebut. Menurutnya, langkah tersebut sangat tetap untuk menjadikan pengelolaan rusunawa semakin tertata. ”Tidak hanya untuk meminimalisir, tetapi juga bisa menghilangkan praktik jual beli,” tukas politikus PDI Perjuangan itu. (fai/zal/ce1)