Soal Seragam, Pemkab Berkiblat ke Gubernur

1946

KENDAL—Pemerintah Kabupaten Kendal akan mengikuti kebijakan Pemprov Jateng terkait seragam PNS baru. Hal itu menyusul pernyataan Gubernur Ganjar Pranowo menolak kebijakan Kemendagri untuk model seragam PNS baru.

Sekda Kendal, Bambang Dwiyono mengatakan bahwa pihaknya belum membahas secara khusus terkait kebijakan seragam PNS baru tersebut. “Kami menyesuaikan dari provinsi, karena kebijakan itu masih dibahas di tingkat provinsi,” ujarnya, Jumat (12/2).

Sebelumnya Mendagri Tjahjo Kumolo telah membuat Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 6/2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60/2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Kemendagri dan Pemerintah Daerah.

Pakaian pada Senin dan Selasa mengenakan seragam dinas krem. Kemudian, Rabu menggunakan baju putih. Sedangkan, Kamis dan Jumat adalah pakaian khas adat daerah masing-masing. seperti batik, tenun, atau lainnya yang sehingga membantu para pengrajin di daerah.

Seragam dinas linmas (hijau) dipakai pada acara khusus Satpol PP, bukan menjadi pakaian seragam harian karena untuk membedakan dengan militer. Sedangkan seragam Korpri digunakan pada acara resmi atau kepegawaian dan upacara hari besar tertentu saja.

Kendati demikian, pengadaan seragam PNS Kabupaten Kendal sudah dianggarkan di APBD 2016 untuk baju keki dan lurik. Besaran anggaran disesuaikan dengan jumlah PNS di tiap SKPD. “Untuk besaran anggaran memang disesuaikan di masing-masing SKPD,” lanjutnya.

Untuk saat ini, proses pengadaan barang seragam tersebut memasuki tahap lelang. Ditergetkan Maret sudah mulai pembuatannya. “Lelang sudah kami buka sejak Januari lalu,” paparnya.

Pengadaan seragam PNS ini juga sebagai upaya pemberdayaan pengusaha batik atau konveksi yang ada di Kabupaten Kendal. “Rencananya memang bahan kami beli dari hasil home industri di Kendal sendiri. Karena prinsipnya kami memberdayakan home industri atau UMKM yang ada,” imbuh dia. (bud/zal)