Orok Disimpan di Jok Motor

Santriwati Aborsi di Pondok Pesantren

532

SEMARANG – Praktik aborsi yang dilakukan santriwati berinisial NLM, 20, warga Pusakajati RT 6 RW 2, Kabupaten Subang, Jawa Barat benar-benar nekat. Sebab, orok bayi yang rontok dari rahimnya disimpan di dalam jok motor. Hal itu terungkap setelah aparat Reserse Kriminal Polsek Tembalang menemukan barang bukti berupa jasad bayi di dalam jok motor matic milik DYA, 24, warga Desa Ledokdawan RT 7 RW 5, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, yang lain adalah kekasih NLM.

Orok tak berdosa tersebut diduga sudah berusia 7 bulan dalam kandungan NLM, yang tercatat sebagai santriwati salah satu Pondok Pesantren di Jalan Ketileng Raya, Tembalang, Semarang. Selain barang bukti tersebut, penyidik juga telah menyita sisa obat yang ditenggak NLM untuk menggugurkan kandungannya.

”Kami menemukan barang bukti berupa orok yang disimpan di dalam jok motor matic milik DYA, pacar pelaku,” ungkap Kapolsek Tembalang, Kompol Ibnu Bagus Santoso saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (12/2).

Berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, lanjut Ibnu, dugaan aborsi tersebut dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ketileng Raya, Tembalang, Semarang.

”Setelah kami lakukan pendalaman penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, obat tersebut bukan dibeli melalui situs online. Tapi dibeli oleh tersangka kepada salah satu temannya di Semarang. Dia bertemu langsung,” terangnya.

Pihaknya mengaku telah menelusuri dan memeriksa saksi penyedia obat tersebut. Selain itu, saksi dari pihak dokter yang menangani santriwati NLM di RSUD Kota Semarang juga telah diperiksa.

”Dokter belum bisa menyimpulkan apakah kejadian tersebut termasuk aborsi atau bukan. Namun yang pasti, itu akibat mengonsumsi obat hingga terjadi kontraksi di dalam perut, sehingga mengalami pendarahan,” beber Ibnu.

Ibnu mengaku, saat ini masih terus melakukan pendalaman penyelidikan dan penyidikan. Mengenai pasal yang dikenakan, Ibnu mengatakan tersangka akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 348, 346 dan pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.