SEMARANG – Menertibkan peredaran minuman beralkohol (minol) dirasa lebih efektif lewat sosialisasi dan edukasi. Terbukti, hingga sekarang, meski peraturannya tergolong ketat, masih saja banyak ditemukan warga yang menenggak minol. Peredaran di pasar gelap pun makin merebak.

Koordinator Forum Petani dan Produsen Minuman Berfermentasi Indonesia, Adi Chrisianto menuturkan, Rencana Undang-Undang (RUU) Pelarangan Minuman Beralkohol menjadi ancaman bagi ribuan petani kelapa dan siwalan. Mereka khawatir kehilangan sumber pendapatan seperti yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

”RUU yang sedang digodok pemerintah ini dikhawatirkan akan membunuh para produsen minol tradisional. Seharusnya pemerintah justru membina petani dan produsen arak, tuak, dan minol tradisional lainnya agar mampu bersaing dengan wine, soju, dan sake,” jelasnya dalam Diskusi Terbuka Mengkaji RUU Minol, di Aula Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Jumat (12/2).

Selama ini, pasar minol tradisional kesulitan merambah pasar legal karena belum bisa mendapatkan sertifikasi produk aman konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) atau Menteri Kesehatan. Sebab, untuk mendapatkan stempel tersebut, produsen harus memperhatikan sisi higienis dan perhitungan pasti mengenai kadar alkohol.

”Pembuatan minol tradisional memang tanpa hitungan pasti. Dipercaya, jika disimpan makin lama, akan menambah kadar alkohol. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak tahu apa-apa soal kesehatan dan keamanan konsumsi karena mempunyai pengetahuan lokal secara turun-temurun mengenai pengolahannya,” tegasnya.

Karena itu, lanjut Adi, mereka butuh edukasi agar bisa masuk ke pasar legal dan diakui pasar minol bahkan hingga mancanegara. Sebab, hasil fermentasi minol tradisional merupakan alkohol ethanol yang dipercaya tidak merusak kesehatan. ”Bukan methanol seperti bahan baku minol oplosan yang kerap menyebabkan kematian bagi yang meminumnya,” cetusnya.

Edukasi juga dibutuhkan bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi alkohol. Menurut Pegiat Hak Asasi Manusia sekaligus dosen pengajar Filsafat Hukum Unika Soegijapranata Semarang Donny Danardono, masyarakat umum perlu diberi edukasi mengenai alkohol. Batas-batasnya, hanya boleh dikonsumsi untuk umur berapa, dan lain sebagainya.